Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, maka dinyatakan bahwa masa transisi kepengurusan LPJK dianggap selesai, dan per tanggal 7 Desember 2021, seluruh pengurusan SBU akan dilimpahkan ke LSBU melalui OSS RBA.

Sedangkan SBU yang sudah masuk dalam proses pengurusan/perpanjangan di LPJK, akan tetap diterbitkan melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK. 

Namun kenyataannya, antrian pengurusan di LPJK masih di angka ribuan, sementara berdasarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 2/SE/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 menyebutkan bahwa SBU yang diurus perpanjangannya pada masa transisi LPJK, dianggap tetap berlaku hingga 31 Desember 2021.

Dengan kondisi tersebut, apakah ada kepastian dari LPJK bahwa seluruh antrian proses akan selesai sebelum tanggal 1 Januari 2022? Jawabannya adalah TIDAK!.

Bagi para perusahaan jasa konstruksi yang termasuk dalam antrian tersebut wajar jika merasa was-was akan kondisi ini, dikarenakan per 1 Januari 2022 mereka akan dikenakan pajak PPh dengan persentase maksimal (4% untuk pelaksana, 6% untuk konsultan).

Namun, menjelang akhir tahun 2021 ini, kabar baik datang dari Kementerian PUPR!

Dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kementerian PUPR ditanda tangani oleh Dirjen Bina Konstruksi, nomor BK0301-Mn/2289 tanggal 27 Desember 2021, disebutkan bahwa:

1. SBU yang sedang dalam proses pengurusan di LPJK (diurus sebelum tanggal 7 Desember 2021), dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022.
2. SBU yang sedang dalam proses pengurusan di LSBU melalui OSS RBA (yang diurus sejak tanggal 7 Desember 2021), dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022.

Untuk anda yang ingin mengunduh surat pemberitahuan tersebut, silakan download melalui link berikut:

Sehubungan dengan mulai berlakunya pengurusan SBU melalui LSBU via OSS RBA, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, terdapat 1 syarat baru yang cukup signifikan dan krusial, yakni kewajiban memiliki Sertifikat ISO 37001:2016 atau menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP.

ISO 37001:2016 atau SMAP ini menjadi salah satu syarat pemenuhan komitmen saat pengurusan SBU melalui OSS RBA. Namun, dikarenakan ketentuan ini baru diwajibkan setelah Surat Edaran keluar, maka masih terdapat keringanan yang diberikan bagi para badan usaha yang hendak mengurus SBUnya via OSS RBA.

Keringanan tersebut antara lain, jangka waktu penerapan ISO 37001 atau SMAP, dengan kondisi sebagai berikut:

1. SBU dengan kualifikasi Besar (B1/B2), diberikan waktu hingga maksimal 1 tahun sejak SBU diterbitkan.
2. SBU dengan kualifikasi Menengah (M1/M2), diberikan waktu hingga maksimal 2 (dua) tahun sejak SBU diterbitkan.
3. SBU dengan kualifikasi Kecil (K1/K2/K3), diberikan waktu hingga maksimal 3 (tiga) tahun sejak SBU diterbitkan.

Dengan catatan tersebut, dapat dipastikan bahwa sebenarnya, tanpa memiliki ISO 37001 atau SMAP saat pengurusan SBU pada akhir Desember 2021 ini atau awal tahun 2022 mendatang, SBU tetap akan terbit dan terverifikasi. Pelaku usaha hanya perlu membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan terkait ISO 37001 atau SMAP, sesuai dengan kualifikasi yang diajukan.

Dengan persyaratan baru inilah, para Asosiasi Badan Usaha mulai menyosialisasikan hingga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk para anggotanya, terkait penerapan ISO 37001 atau SMAP.

Catatan admin:

Meski Surat Edaran Menteri PUPR tentang peralihan pengurusan SBU dari LPJK ke LSBU melalui OSS RBA telah terbit sejak 25 November 2021 yang lalu, dan seharusnya per 7 Desember 2021 kemarin LSBU sudah resmi melayani pengurusan SBU untuk para pelaku usaha di jasa konstruksi. Sayangnya, hingga tulisan ini terbit, system OSS RBA dan SIJK Terintegrasi masih belum sepenuhnya terintegrasi.

Namun, pelaku usaha tidak perlu khawatir. Meski belum sepenuhnya terintegrasi, pelaku usaha sudah bisa tetap mengurus SBU melalui LSBU dengan mulai mempersiapkan persyaratan-persyaratan pemenuhan komitmennya terlebih dahulu, dibantu oleh pengurus Asosiasi tempat pelaku usaha menjadi anggotanya. Hal ini karena sebenarnya, persyaratan secara detail mengenai dokumen pendukung pengurusan SBU melalui LSBU sudah disepakati, hanya tinggal formulir-formulir resminya saja yang sedang disiapkan dan akan segera dirilis oleh pihak LPJK PU.

Dengan berakhirnya masa transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi di Kepengurusan baru LPJK, dan telah terbitnya Surat Edaran Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, maka per 7 Desember 2021, semua proses pengurusan pembuatan baru maupun perpanjangan SBU secara resmi telah dipindahkan kewenangannya dari LPJK ke Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau LSBU.

Pengurusan SBU (baik baru maupun perpanjangan) di LSBU diurus melalui system OSS RBA, yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK T) dan LSBU. Dengan kepastian ini pula, maka SBU yang terbit akan menggunakan format dan tampilan sebagaimana perizinan-perizinan lain yang terbit melalui OSS.

Secara prinsip, proses pengurusan SBU melalui OSS RBA, mirip seperti pengurusan izin usaha lain seperti SIUP, dimana komponen utama agar izin usaha terbit adalah, bahwa Maksud dan Tujuan Perusahaan sudah diubah menggunakan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbitan BPS.

Selain itu, komponen lain dan kunci terkait pengurusan SBU melalui OSS RBA adalah pemenuhan komitmen atas klasifikasi badan usaha yang diajukan dalam SBU versi OSS tersebut.

Sayangnya, dalam SE Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tersebut masih belum menjelaskan secara detail mengenai step-by-step pengurusannya. Selain itu, dari pihak LPJK masih belum dapat memastikan kapan sistem pengurusan SBU melalui OSS dan LSBU dapat berfungsi operasional secara penuh.

Namun, dari SE Nomor 21 Tahun 2021 tersebut dapat direkapitulasi beberapa persyaratan utama sebagai berikut:

1. Data Penjualan Tahunan
2. Data Kemampuan Keuangan
3. Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi (Tenaga Ahli dengan SKA/SKT)
4. Data Kemampuan Menyediakan Peralatan Konstruksi *BARU
5. Data Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) *BARU
6. Data Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) *BARU

Terkait persyaratan dan pemenuhan komitmen atas persyaratan dengan status *BARU tersebut di atas, ada beberapa ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. SBU tetap akan diterbitkan dengan catatan bahwa dalam jangka waktu tertentu, Badan Usaha harus 100% memenuhi persyaratan tersebut
2. Penyediaan Peralatan Konstruksi diberi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU terbit
3. Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU terbit
4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 3 (tiga) tahun untuk SBU kualifikasi Kecil, 2 (dua) tahun untuk SBU kualifikasi Menengah, dan 1 (satu) tahun untuk SBU kualifikasi Besar.  

Subklasifikasi Menggunakan KBLI 2020

Dalam pengurusan SBU via OSS RBA, Subklasifikasi menggunakan KBLI 2020, dimana konversi atas subklasifikasi versi lama yang selama ini digunakan (versi LPJK) seperti BG001, SI002, dan seterusnya, dapat menggunakan panduan yang tertera dalam Lampiran atas Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi tertanggal 25 November 2021.

Adapun terkait besaran biaya pengurusan SBU telat ditetapkan oleh Menteri PUPR melalui Keputusan Menteri Nomor 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi tanggal 7 Mei 2021.