Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, maka dinyatakan bahwa masa transisi kepengurusan LPJK dianggap selesai, dan per tanggal 7 Desember 2021, seluruh pengurusan SBU akan dilimpahkan ke LSBU melalui OSS RBA.

Sedangkan SBU yang sudah masuk dalam proses pengurusan/perpanjangan di LPJK, akan tetap diterbitkan melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK. 

Namun kenyataannya, antrian pengurusan di LPJK masih di angka ribuan, sementara berdasarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 2/SE/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 menyebutkan bahwa SBU yang diurus perpanjangannya pada masa transisi LPJK, dianggap tetap berlaku hingga 31 Desember 2021.

Dengan kondisi tersebut, apakah ada kepastian dari LPJK bahwa seluruh antrian proses akan selesai sebelum tanggal 1 Januari 2022? Jawabannya adalah TIDAK!.

Bagi para perusahaan jasa konstruksi yang termasuk dalam antrian tersebut wajar jika merasa was-was akan kondisi ini, dikarenakan per 1 Januari 2022 mereka akan dikenakan pajak PPh dengan persentase maksimal (4% untuk pelaksana, 6% untuk konsultan).

Namun, menjelang akhir tahun 2021 ini, kabar baik datang dari Kementerian PUPR!

Dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kementerian PUPR ditanda tangani oleh Dirjen Bina Konstruksi, nomor BK0301-Mn/2289 tanggal 27 Desember 2021, disebutkan bahwa:

1. SBU yang sedang dalam proses pengurusan di LPJK (diurus sebelum tanggal 7 Desember 2021), dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022.
2. SBU yang sedang dalam proses pengurusan di LSBU melalui OSS RBA (yang diurus sejak tanggal 7 Desember 2021), dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022.

Untuk anda yang ingin mengunduh surat pemberitahuan tersebut, silakan download melalui link berikut:

Sehubungan dengan mulai berlakunya pengurusan SBU melalui LSBU via OSS RBA, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, terdapat 1 syarat baru yang cukup signifikan dan krusial, yakni kewajiban memiliki Sertifikat ISO 37001:2016 atau menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP.

ISO 37001:2016 atau SMAP ini menjadi salah satu syarat pemenuhan komitmen saat pengurusan SBU melalui OSS RBA. Namun, dikarenakan ketentuan ini baru diwajibkan setelah Surat Edaran keluar, maka masih terdapat keringanan yang diberikan bagi para badan usaha yang hendak mengurus SBUnya via OSS RBA.

Keringanan tersebut antara lain, jangka waktu penerapan ISO 37001 atau SMAP, dengan kondisi sebagai berikut:

1. SBU dengan kualifikasi Besar (B1/B2), diberikan waktu hingga maksimal 1 tahun sejak SBU diterbitkan.
2. SBU dengan kualifikasi Menengah (M1/M2), diberikan waktu hingga maksimal 2 (dua) tahun sejak SBU diterbitkan.
3. SBU dengan kualifikasi Kecil (K1/K2/K3), diberikan waktu hingga maksimal 3 (tiga) tahun sejak SBU diterbitkan.

Dengan catatan tersebut, dapat dipastikan bahwa sebenarnya, tanpa memiliki ISO 37001 atau SMAP saat pengurusan SBU pada akhir Desember 2021 ini atau awal tahun 2022 mendatang, SBU tetap akan terbit dan terverifikasi. Pelaku usaha hanya perlu membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan terkait ISO 37001 atau SMAP, sesuai dengan kualifikasi yang diajukan.

Dengan persyaratan baru inilah, para Asosiasi Badan Usaha mulai menyosialisasikan hingga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk para anggotanya, terkait penerapan ISO 37001 atau SMAP.

Catatan admin:

Meski Surat Edaran Menteri PUPR tentang peralihan pengurusan SBU dari LPJK ke LSBU melalui OSS RBA telah terbit sejak 25 November 2021 yang lalu, dan seharusnya per 7 Desember 2021 kemarin LSBU sudah resmi melayani pengurusan SBU untuk para pelaku usaha di jasa konstruksi. Sayangnya, hingga tulisan ini terbit, system OSS RBA dan SIJK Terintegrasi masih belum sepenuhnya terintegrasi.

Namun, pelaku usaha tidak perlu khawatir. Meski belum sepenuhnya terintegrasi, pelaku usaha sudah bisa tetap mengurus SBU melalui LSBU dengan mulai mempersiapkan persyaratan-persyaratan pemenuhan komitmennya terlebih dahulu, dibantu oleh pengurus Asosiasi tempat pelaku usaha menjadi anggotanya. Hal ini karena sebenarnya, persyaratan secara detail mengenai dokumen pendukung pengurusan SBU melalui LSBU sudah disepakati, hanya tinggal formulir-formulir resminya saja yang sedang disiapkan dan akan segera dirilis oleh pihak LPJK PU.

Dengan berakhirnya masa transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi di Kepengurusan baru LPJK, dan telah terbitnya Surat Edaran Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, maka per 7 Desember 2021, semua proses pengurusan pembuatan baru maupun perpanjangan SBU secara resmi telah dipindahkan kewenangannya dari LPJK ke Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau LSBU.

Pengurusan SBU (baik baru maupun perpanjangan) di LSBU diurus melalui system OSS RBA, yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK T) dan LSBU. Dengan kepastian ini pula, maka SBU yang terbit akan menggunakan format dan tampilan sebagaimana perizinan-perizinan lain yang terbit melalui OSS.

Secara prinsip, proses pengurusan SBU melalui OSS RBA, mirip seperti pengurusan izin usaha lain seperti SIUP, dimana komponen utama agar izin usaha terbit adalah, bahwa Maksud dan Tujuan Perusahaan sudah diubah menggunakan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbitan BPS.

Selain itu, komponen lain dan kunci terkait pengurusan SBU melalui OSS RBA adalah pemenuhan komitmen atas klasifikasi badan usaha yang diajukan dalam SBU versi OSS tersebut.

Sayangnya, dalam SE Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tersebut masih belum menjelaskan secara detail mengenai step-by-step pengurusannya. Selain itu, dari pihak LPJK masih belum dapat memastikan kapan sistem pengurusan SBU melalui OSS dan LSBU dapat berfungsi operasional secara penuh.

Namun, dari SE Nomor 21 Tahun 2021 tersebut dapat direkapitulasi beberapa persyaratan utama sebagai berikut:

1. Data Penjualan Tahunan
2. Data Kemampuan Keuangan
3. Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi (Tenaga Ahli dengan SKA/SKT)
4. Data Kemampuan Menyediakan Peralatan Konstruksi *BARU
5. Data Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) *BARU
6. Data Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) *BARU

Terkait persyaratan dan pemenuhan komitmen atas persyaratan dengan status *BARU tersebut di atas, ada beberapa ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. SBU tetap akan diterbitkan dengan catatan bahwa dalam jangka waktu tertentu, Badan Usaha harus 100% memenuhi persyaratan tersebut
2. Penyediaan Peralatan Konstruksi diberi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU terbit
3. Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU terbit
4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 3 (tiga) tahun untuk SBU kualifikasi Kecil, 2 (dua) tahun untuk SBU kualifikasi Menengah, dan 1 (satu) tahun untuk SBU kualifikasi Besar.  

Subklasifikasi Menggunakan KBLI 2020

Dalam pengurusan SBU via OSS RBA, Subklasifikasi menggunakan KBLI 2020, dimana konversi atas subklasifikasi versi lama yang selama ini digunakan (versi LPJK) seperti BG001, SI002, dan seterusnya, dapat menggunakan panduan yang tertera dalam Lampiran atas Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi tertanggal 25 November 2021.

Adapun terkait besaran biaya pengurusan SBU telat ditetapkan oleh Menteri PUPR melalui Keputusan Menteri Nomor 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi tanggal 7 Mei 2021. 

 Defect Liability Period (DLP) atau Masa Pemeliharaan atau Rectification Period adalah periode yang dimulai setelah serah terima pekerjaan pertama (BAST-1) atau Provisional Hand Over (PHO) atau Penyelesaian Praktis (Practical Completion) dan biasanya berlangsung 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan, yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak (klien dan kontraktor) sebagai masa dimana kontraktor mempunyai hak untuk kembali masuk ke area proyek untuk menyelesaikan kewajibannya memperbaiki kerusakan (lebih tepatnya kecacatan) atas pekerjaan yang telah diserah-terimakan.

Selama periode ini, klien dibantu oleh konsultan, mencatat setiap cacat yang timbul di pekerjaan yang telah diserah-terimakan oleh kontraktor (yaitu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak), atau apakah itu sebenarnya masalah pemeliharaan (akibat faktor pihak ketiga). 

Jika sudah dipastikan bahwa item tersebut adalah cacat, maka mereka dapat mengeluarkan instruksi kepada kontraktor untuk memperbaikinya dalam waktu yang wajar.

Pencatatan ini dapat dilaksanakan oleh klien secara berkala, misalnya sebulan sekali, yang kemudian pada akhir periode DLP, klien dibantu oleh konsultan menyiapkan daftar seluruh kecacatan (defect), jadwal defect, daftar cacat yang sudah dan belum diperbaiki, dan tanggal deadline penyelesaian perbaikan atas defect yang disetujui dengan kontraktor.

Ketika klien dibantu konsultan menganggap semua item pada daftar defect telah diperbaiki, mereka kemudian harus mengeluarkan sertifikat penyelesaian perbaikan defect, yang mana dengan terbitnya sertifikat ini maka sisa retensi dapat dicairkan oleh kontraktor. Biasanya selain sertifikat tersebut, juga akan diterbitkan Sertifikat Serah Terima Akhir (BAST-2) atau Sertifikat Final Handing Over (FHO).

Perlu dicatat bahwa periode DLP bukanlah kesempatan untuk memperbaiki masalah yang sebenarnya sudah muncul sebelum PHO, melainkan yang muncul setelahnya di mana kontraktor dapat dipanggil kembali untuk memperbaiki cacat yang muncul. Jika ada cacat yang terlihat sebelum PHO, maka ini harus diperbaiki sebelum sertifikat PHO diterbitkan.

Namun, dalam prakteknya, sudah sering terjadi bahwa sertifikat PHO diterbitkan meskipun masih terdapat beberapa hal minor yang masih perlu perbaikan oleh kontraktor. Hal ini dikarenakan biasanya klien memiliki deadline khusus terhadap jadwal investor yang mana jika deadline tersebut lewat, maka klien diharuskan menanggung ganti rugi. 

Oleh karena itu, bukanlah hal yang aneh, terutama jika itu demi kepentingan klien, untuk menerbitkan sertifikat penyelesaian praktik (PHO) dengan lampiran daftar kelalaian dan cacat kecil untuk diperbaiki dalam periode DLP. 

Dalam contoh kasus lain, lampiran tersebut menjadi persyaratan penerbitan sertifikat pembayaran sebagian retensi (dimana kadang 50% porsi dibayarkan pada saat PHO), sehingga terpisah dengan daftar defect selama DLP.

Mekanisme Defect Liability Period (DLP)

Dalam periode DLP, jika kontraktor lalai dalam menyelesaikan tanggungjawabnya memperbaiki defect yang ditemukan oleh klien, dan disepakati bersama sebagai cacat memang atas pekerjaan kontraktor (bukan oleh pihak ketiga), maka klien berhak memilih pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan tersebut dengan biaya dibebankan ke kontraktor. Dengan alasan inilah biasanya klien lebih memilih menahan uang retensi, daripada hanya menahan Bank Garansi Pemeliharaan selama masa DLP. 

Maka bagi kontraktor, secara teori, akan lebih ekonomis jika menepati kewajibannya memperbaiki defect tersebut, daripada jika dikerjakan oleh pihak lain, yang biayanya cenderung lebih besar. Dan bagi klien juga akan lebih efisien, daripada jika harus menunjuk pihak lain untuk perbaikan, yang berisiko biayanya akan melebihi nilai retensi yang ditahan.

Dalam prakteknya, menentukan dan menyepakati daftar defect antara pihak klien (dibantu konsultan) dengan kontraktor adalah sebuah hal yang sangat memakan waktu dan sumber daya. Hal ini akibat kecenderungan klien yang ingin semua kecacatan masuk dalam tanggung jawab kontraktor, meski kenyataannya ada beberapa yang diakibatkan oleh pihak ketiga.

Di sisi lain, kontraktor akan selalu berusaha meyakinkan bahwa cacat tersebut kebanyakan akibat pihak ketiga, dikarenakan pekerjaan yang sudah diserah-terimakan sudah operasional dan dapat diakses oleh pihak lain.

Dengan kondisi tersebut, banyak praktek dimana sisa retensi tidak ditagih oleh kontraktor (biasanya kontraktor pekerjaan lingkup kecil yang merasa nilai retensi tidak sebanding dengan nilai yang perlu dikeluarkan untuk menagih). Atau di kasus lain, nilai retensi yang cenderung lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan oleh pihak klien untuk menunjuk pihak ketiga menyelesaikan perbaikan.

 Dalam postingan ini, penulis akan coba menjabarkan format sertifikat pembayaran yang sebaiknya dibuat dalam rangka pembayaran tagihan progress kontraktor/subkontraktor.

Selain isi dan format sertifikat pembayaran, akan dijelaskan pula informasi pendukung yang berkaitan juga dengan pembayaran progress, yang sebaiknya diketahui baik oleh pemberi kerja maupun kontraktor.

Item Utama dalam Sertifikat Pembayaran

Dalam penyiapan sertifikat pembayaran, ada beberapa item yang seharusnya ada/disebutkan, untuk mempermudah masing-masing pihak memonitor progress pembayaran.

Item-item tersebut antara lain:

1. Identitas/Judul Kontrak

Dalam bagian ini, disebutkan beberapa informasi mengenai Nama Proyek, Jenis/Lingkup Pekerjaan, Nomor dan Tanggal Kontrak (beserta addendum jika ada), Nama Kontraktor, Nilai Kontrak/Subkontrak (termasuk addendum jika ada).

2. Tanggal dan Nomor Sertifikat

Di bagian ini, disebutkan nomor sertifikat beserta tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut, dan akan lebih lengkap jika disebutkan due date (deadline) tanggal pembayaran sesuai ketentuan dalam kontrak yang disepakati. Hal ini akan mendorong terlaksananya tertib administrasi bagi masing-masing pihak yang berkontrak.

3. Nilai Progress

Bagian ketiga dalam sertifikat pembayaran adalah bagian utama dari dokumen ini, yang berisi mengenai nilai progress. Secara spesifik, sebaiknya menyebutkan beberapa item progress berikut: Nilai total progress yang sudah diselesaikan, nilai pekerjaan tambah (Variation Order), nilai pemotongan retensi (proporsional, biasanya 5% dari total progress), nilai pemotongan uang muka (jika ada), kemudian yang terakhir adalah nilai pemotongan atas tagihan progress sebelumnya. 

Selain itu, di bagian paling bawah adalah nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), PPN, PPh, dan nilai final tagihan progress yang dibayarkan.

4. Penanda Tangan

Bagian paling bawah dalam sertifikat pembayaran adalah petugas yang menyiapkan sertifikat (biasanya Quantity Surveyor/QS), Project Manager dari pihak Pemberi Kerja dengan sebelumnya diparaf oleh bagian keuangan/pajak.

Itulah beberapa komponen yang sebaiknya ada dalam sertifikat pembayaran tagihan jasa konstruksi. Jika ingin melihat contoh tampilan dan rumusnya, bisa dilihat dan diunduh melalui link berikut:

Dokumen Pendukung Tagihan

Selain penjelasan mengenai item yang sebaiknya ada dalam sertifikat pembayaran, berikut ini perlu penulis sampaikan juga beberapa dokumen pendukung tagihan progress yang sebaiknya disiapkan oleh pihak penagih maupun pihak tertagih, yaitu:

Joint Measurement Sheet (JMS)

Adalah dokumen yang berisi data volume aktual atas item kontrak yang sudah dikerjakan di lapangan (item terpasang merujuk pada spesifikasi). JMS ini biasanya disiapkan oleh pihak penagih (kontraktor) dan disetujui oleh staf lapangan pemberi kerja (supervisor/Construction Manager), dan diketahui oleh Project Manager pemberi kerja.

Progress

Setelah JMS siap, maka semua volume atas pekerjaan direkapitulasi dalam tabel progress yang berisi total volume sesuai kontrak, subtotal volume yang dikerjakan di tagihan progress sebelumnya, subtotal volume yang dikerjakan sekarang dan total semua volume item pekerjaan yang sudah diselesaikan hingga saat ini, dalam format menyesuaikan tampilan BQ.

Dokumentasi Pekerjaan

Foto pelaksanaan pekerjaan, dibuat dalam bentuk timeline, juga sebaiknya disiapkan sebagai pendukung dokumen tagihan, misalnya: dokumentasi progress 0% - 50% - 75% - 100% (terpasang sesuai spesifikasi). Dalam foto tersebut dilampirkan juga semacam kartu untuk menunjukan nama pekerjaan, lokasi, dan tanggal pengambilan foto (contoh terlampir).

Legalitas Perusahaan

Jika tagihan yang diajukan merupakan tagihan progress pertama, maka perlu dilampirkan juga copy atas dokumen legal perusahaan, termasuk dan tidak terbatas: copy kontrak kerja, NPWP dan PKP, Nomor Seri Faktur Pajak dan SBU.

Tanda Terima Material

Khusus untuk item pekerjaan yang perhitungannya tonase (misal pekerjaan aspal), maka perlu dilampirkan juga tanda terima tonase material yang dikirimkan ke lapangan dalam bentuk tetap harus menyesuaikan spesifikasi.

Hasil Pengetesan

Dalam beberapa item pekerjaan, pekerjaan yang dianggap 100% jika sudah dilakukan tes, misalnya tes kepadatan, tes kerataan, dsb. Maka untuk lampiran tagihan, perlu juga dilampirkan hasil pengetesan baik yang dilakukan oleh laboratorium independent, ataupun yang dilaksanakan oleh pihak konsultan pengawas.

 Sertifikat pembayaran sementara (Interim Payment Certificate/IPC) adalah salah satu mekanisme bagi klien (pemberi kerja/pemilik proyek) untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai. 

Pembayaran sementara (IPC) dapat berupa pembayaran yang disepakati di muka dan dibayarkan pada pencapaian tertentu (milestone), atau juga dapat pembayaran rutin yang nilainya didasarkan pada nilai atas volume pekerjaan yang telah diselesaikan di lapangan (yang biasa disebut dengan progress payment atau pembayaran berdasarkan progress di lapangan).

Jumlah pembayaran yang dimasukkan ke dalam sertifikat pembayaran interim umumnya berdasarkan hitungan dari konsultan biaya, hasil koordinasi dengan konsultan pengawas lapangan dan klien (pemberi kerja/pemilik proyek) harus melaksanakan pembayaran atas nilai yang disebutkan di dalam sertifikat tersebut dalam jangka waktu yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Jika klien bermaksud untuk membayar jumlah yang berbeda dari yang ditunjukkan pada sertifikat pembayaran interim, maka mereka harus memberikan pemberitahuan kepada kontraktor tentang jumlah yang ingin mereka bayarkan dan dasar perhitungannya.

Nilai sertifikat sementara adalah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, dikurangi jumlah yang telah dibayarkan di sertifikat sebelumnya (dihitung secara kumulatif), retensi, uang muka (jika ada) dan/atau denda (jika ada). 

Dalam kasus tertentu, pembayaran interim juga dapat mengakomodir item pembayaran Material on Site (MoS) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak (klien dan kontraktor). Contoh beberapa item konstruksi yang bisa ditagih sebagai MoS antara lain: besi baja, konstruksi baja, pancang, dst.

Dalam kasus yang sangat langka, terkadang klien memberikan opsi pembayaran interim yang ditujukan langsung pada supplier atau vendor khusus (misalnya barang yang nilainya besar dan harus diimpor), yang biasanya dimaksudkan agar pengiriman barang dapat menjadi lebih cepat, yang kemudian nilainya akan dipotongkan dalam pembayaran interim selanjutnya secara proporsional.

Untuk penjelasan detail mengenai sertifikat pembayaran, mengenai apa saja informasi yang baiknya tercantum di dalam sertifikat pembayara serta dokumen-dokumen pendukungnya, akan dijelaskan di postingan berikutnya.

 Jika anda merupakan perusahaan yang baru pertama kali memperoleh pekerjaan sebagai Kontraktor Utama (Main Contractor), dan berencana menunjuk subkontraktor untuk membantu pekerjaan anda? Berikut ini kami bantu menyiapkan prosedur standar pengadaan subkontraktor untuk suatu proyek.

Standar pengadaan Subkontraktor

Berbeda dengan standar pengadaan kontraktor utama yang cenderung detail dan membutuhkan proses, pengadaan subkontraktor biasanya perlu dilaksanakan dengan proses yang relatif cepat.

Hal ini karena dalam pengadaan subkontraktor, posisi proyek sudah berjalan, sehingga penunjukan subkontraktor harus segera diputuskan guna mengejar progress pekerjaan.

Dengan alasan ini, beberapa proses pengadaan perlu dipersingkat. Adapun standar pengadaan subkontraktor tersebut bisa disusun menjadi beberapa tahap berikut:

1. Undangan ke Calon Subkontraktor

Undangan rapat penjelasan ke beberapa calon subkontraktor sebaiknya disampaikan dan diagendakan dalam waktu yang sama, namun berbeda sesi (misal: Pagi, Siang, Sore). 

Dalam pengiriman undangan, sampaikan juga Bill of Quantity (BQ) kosong (hanya diisi volume pekerjaan yang akan disubkontrakkan), gambar tender/konstruksi, dan spesifikasi.

2. Rapat Penjelasan

Semua calon subkontraktor untuk jenis pekerjaan yang sama sebaiknya diundang dalam hari yang sama, namun berbeda sesi. Rapat penjelasan berisi penjelasan umum mengenai jenis dan lingkup pekerjaan yang perlu ditawarkan, juga target pelaksanaan pekerjaan perlu diselesaikan. 

Dalam rapat ini calon subkontraktor diharapkan sudah membawa dokumen administrasi perusahaan, yang permintaannya disampaikan berbarengan dengan undangan pada poin nomor 1.

3. Evaluasi Administrasi

Dalam mengevaluasi administrasi calon subkontraktor, tekankan hanya pada beberapa dokumen administrasi berikut: Akta pendirian dan Perubahan Pengurus Terakhir, NPWP dan PKP (jika ada), Nomor Seri Faktur Pajak, SPT Badan tahun terakhir, SBU yang masih berlaku (atau surat keterangan LPJK jika masih dalam proses perpanjangan), dan terakhir Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Evaluasi Teknis

Jika evaluasi administrasi sudah selesai dan cukup dipegang oleh bagian administrasi, evaluasi selanjutnya adalah aspek teknis. Berikan gambar konstruksi (atau minimal gambar tender) hanya untuk lingkup pekerjaan yang akan disubkontrakkan. 

Kemudian, minta calon subkontraktor menyampaikan dan mempresentasikan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan. 

Pastikan calon subkontraktor juga sudah survei lokasi pekerjaan yang ditawarkan. Komponen paling utama dari evaluasi teknis biasanya berfokus pada kesiapan alat, SDM, dan target penyelesaian pekerjaan yang ditawarkan oleh calon subkontraktor.

5. Evaluasi Harga

Dalam evaluasi harga, sebaiknya sekaligus dilaksanakan pada saat yang sama dengan presentasi teknis (dalam 1 forum), sebagai upaya efisiensi. Dalam evaluasi ini, pastikan tidak ada misinterpretasi terhadap item Bill of Quantity yang sebelumnya sudah dikirimkan ke calon subkontraktor. Selain itu, pastikan calon subkontraktor menyampaikan BQ dalam bentuk excel tanpa merubah quantity item pekerjaan, agar dapat dibandingkan secara apple-to-apple.

6. Negosiasi Penawaran

Negosiasi ini sebaiknya dilaksanakan maksimal 2 kali saja, karena biasanya pekerjaan yang disubkontrakkan cenderung pekerjaan yang relatif spesialis, sehingga kualifikasi calon subkontraktor juga sudah spesifik.

7. Surat Penunjukan

Jika dirasa harga paling bagus, calon subkontraktor yang dianggap lulus evaluasi teknis sebaiknya langsung diberikan surat penunjukan agar persiapan pekerjaan dapat segera mereka laksanakan. Dalam surat penunjukan ini sudah disebutkan jenis/lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan yang disepakati, periode pelaksanaan, dengan dilampirkan hasil negosiasi.

Surat penunjukan juga sebaiknya memuat halaman persetujuan dari subkontraktor terpilih yang berisi catatan kecil mengenai komitmen memulai pekerjaan dalam waktu yang sudah disepakati (biasanya antara 1 hingga 2 minggu).

8. Dokumen Kontrak Kerja

Jika dalam waktu 1 atau 2 minggu, sesuai komitmen dalam surat penunjukan, subkontraktor telah memulai pekerjaan persiapan, maka sebaiknya dokumen kontrak agar segera disiapkan guna keperluan subkontraktor mengurus beberapa dokumen legal seperti Asuransi, bank Garansi, BPJS, dst. Jenis kontrak subkontraktor biasanya cenderung lumpsum unit price (remeasure).

9. Sertifikat Pembayaran

Jika subkontraktor sudah mulai melaksanakan pekerjaan, dan sesuai kesepakatan bahwa progress pekerjaan dapat dilaksanakan per 2 minggu atau 1 bulan, maka sertifikat pembayaran agar disiapkan. Adapun format sertifikat pembayaran akan kami jelaskan di postingan selanjutnya.

10. Berita Acara Serah Terima Pertama

Jika progress pekerjaan telah tercapai 100% maka agar segera diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) atau Provisional hand Over (PHO).

11. Final Account

Jika progress pekerjaan sudah 100% dan BAST-1 sudah disiapkan, sejatinya harus segera disiapkan juga dokumen kontrak lain bernama Final Account, untuk memastikan total volume dan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan subkontraktor. 

12. Berita Acara Serah Terima Akhir

Jika subkontraktor telah menyelesaikan pekerjaannya dan merawat hasil pekerjaannya selama durasi yang disepakati (misal: 6/12/24 bulan dari BAST-1), maka segera terbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-2) atau Final Hand Over (FHO) agar mereka bisa klaim uang retensi yang selama ini ditahan. 

Kurang lebih itulah standar prosedur pengadaan (sekaligus sampai tahap serah terima akhir) untuk subkontraktor. Detail masing-masing tahap akan dijelaskan di postingan lanjutan, khususnya untuk beberapa dokumen yang perlu perhatian khusus karena berkaitan dengan pajak dan legal.

 Postingan ini dibuat selain untuk menjadi catatan bagi penulis, juga mudah-mudah dapat membantu pengusaha jasa konstruksi, utamanya perusahaan baru/kecil yang belum mempunyai staf yang menguasai perpajakan.

Dengan postingan ini, diharapkan para pekerja konstruksi baru/kecil tersebut tidak perlu sampai dikenakan PPh maksimal, yang tentu akan sangat memberatkan cashflow perusahaan tersebut.

Dasar Peraturan untuk Pengenaan PPh

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi biasa disebut sebagai PPh Final Pasal 4 Ayat 2, yang merupakan salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga, kemudian detailnya secara terbaru dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

Dalam PPh Final Pasal 4 Ayat 2, disebutkan bahwa Usaha Jasa Konstruksi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Jasa Perencanaan Konstruksi: Konsultan Perencana Arsitektur, Konsultan Perencana Rekayasa, Konsultan Perencana Tata Ruang.
2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi: Kontraktor Umum, Kontraktor Spesialis, Kontraktor Design & Build, Kontraktor EPC.
3. Jasa Pengawasan Konstruksi: Konsultan Pengawas Arsitektur, Konsultan Pengawas Struktur, Konsultan Pengawas Rekayasa, Konsultan Pengawas Tata Ruang.

Dari pembagian kategori jasa konstruksi di atas, menurut Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, tarif PPh kemudian dibagi menjadi beberapa porsi berikut:

• 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
• 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
• 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
• 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan 
• 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

Kualifikasi Usaha Kecil/Non-Kecil menurut PP 51 Tahun 2008 adalah adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 

Dengan kata lain, yang digunakan dasar penentuan tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan bukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang berdasarkan informasi terakhir sudah dihapuskan.

Karena PPh adalah pajak yang langsung dipotong oleh Pemberi Kerja, sudah selayaknya Penyedia Jasa (Kontraktor) menerima bukti pemotongan PPh dari Pemberi Kerja. Berbeda dengan PPN dimana Penyedia Jasa yang wajib mengirimkan bukti SPT PPN atas Faktur Pajak yang sudah diserahkan saat memasukkan dokumen tagihan. (Catatan: tidak berlaku untuk Pemberi Kerja Pemerintah/BUMN atau Lembaga/perusahaan khusus lain yang merupakan Wajib Pungut).

DOWNLOAD PERATURAN

 Dalam praktek umum pelaksanaan konstruksi di Indonesia, hampir di semua proyek dikenakan retensi (uang jaminan masa pemeliharaan) yang akan dibayarkan pada saat serah terima kedua (BAST-2).

Sementara dalam aturan perpajakan (UU PPN Pasal 11 ayat 1) menyebutkan bahwa pada saat serah terima pekerjaan 100%, penyedia jasa harus sudah menyetorkan PPN secara penuh atas kontrak kerja yang dilaksanakan, meskipun penyedia jasa belum menerima pembayaran secara lunas (100%).

Di sini terdapat perbedaan persepsi antara petugas pajak dengan pelaku usaha di dunia konstruksi, di mana menurut pelaku usaha, serah terima yang dimaksud seharusnya serah terima akhir (FHO/BAST-2). 

Meski pada saat PHO (BAST-1) telah terjadi serah terima pekerjaan fisik 100%, namun pada kenyataannya, pemberi kerja masih menahan sekitar 5%-10% dari total nilai pekerjaan sebagai jaminan atas pekerjaan yang diserah-terima-kan, selama 1 hingga 3 tahun, untuk memastikan penyedia jasa melaksanakan kewajibannya memelihara hasil konstruksinya (yang biasa disebut masa pemeliharaan/defect liability period).

Sisa nilai 5%-10% tersebut kemudian baru akan dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai, atau dengan terbitnya sertifikat FHO (BAST-2).

OPINI

Dengan kondisi perbedaan interpretasi tersebut, sebaiknya perlu ada diskusi khusus antara pelaku usaha konstruksi dengan petugas pajak untuk menyamakan persepsi, atau akan lebih bagus jika kemudian ada solusi yang bisa diterima semua pihak.

Salah satu solusi yang mungkin lebih cenderung fleksibel diterapkan oleh pelaku usaha di dunia konstruksi adalah, agar pemberi kerja/pemilik usaha legowo membayarkan progress pekerjaan/termin 100% pada saat PHO (BAST-1). Sedangkan untuk jaminan retensi, menggunakan bank garansi sebagai gantinya.

Selain solusi pertama di atas, yang selama ini dipakai kontraktor lain adalah, pada saat PHO (BAST-1) dalam pembukuan akunting, pendapatan yang diakui hanya sebesar nilai progress/termin yang sudah dibayarkan oleh pemberi kerja (di luar retensi).

Sedangkan untuk pihak pajak, mungkin perlu perubahan redaksional, dari yang menyatakan serah terima seluruh pekerjaan (progress 100%) menjadi/ditambah “dan setelah diselesaikannya perhitungan nilai kontrak akhir (Final Account) dari kedua belah pihak”

 Dalam dokumen SPK, ada item-item utama yang perlu ada dan diperhatikan, terutama untuk para penyedia jasa konstruksi, yaitu:

1. Nomor dan Tanggal SPK

Kadang ada beberapa pemberi kerja yang tidak mencantumkan nomor SPK, meskipun hal ini sangat penting untuk keperluan administrasi. Jika anda menerima SPK tanpa nomor, sebaiknya segera minta agar dokumen kontrak segera disiapkan

2. Identitas pihak yang berkontrak

Dalam hal ini pihak Pemberi Kerja (Owner) dan Penyedia Jasa (Kontraktor), kedua pihak tersebut identitasnya harus jelas tercantum dalam dokumen SPK.

3. Rumusan Pekerjaan

Dalam SPK harus sudah mencantumkan rumusan pekerjaan yang dikontrakkan. Meski tidak terlalu detail, minimal rincian rumusan pekerjaan yang harus tercantum dalam SPK antara lain: Lingkup Pekerjaan (misal Struktur, Arsitektur, ME), Nama Objek yang akan dibangun, dan Lokasi/Alamat Proyek.

4. Nilai Pekerjaan yang Disepakati

Dalam SPK, nilai kontrak yang disepakati harus sudah tercantum, berdasarkan hasil negosiasi terakhir yang disepakati kedua belah pihak, meski belum detail hingga ke rincian Bill of Quantity.

5. Jadwal Pelaksanaan

Durasi Pekerjaan juga harus sudah ada dalam SPK, minimal menyebutkan durasi pelaksanaan, tanggal mulai kerja, tanggal rencana serah terima pertama (PHO) dan akhir (FHO), serta durasi pemeliharaan antara PHO dan FHO.

6. Identitas Penanda Tangan Kontrak

Utamanya jika para pihak yang berkontrak merupakan perusahaan (bukan perorangan), pastikan identitas penanda tangan kontrak adalah orang yang menurut Akta Perusahaan berhak menandatangani kontrak mewakili Perusahaan. 

7. Kepastian tanggal terbitnya Dokumen Kontrak

Secara tertulis, sebaiknya kepastian tanggal yang menyebutkan kapan akan diterbitkannya dokumen kontrak juga tercantum di dalam SPK ini.

Item-item tersebut pastikan tercantum di dalam SPK yang anda terima saat hendak melaksanakan pekerjaan. Selain karena SPK merupakan salah satu dokumen legal penting dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, SPK dengan kelengkapan data seperti di ataslah yang dapat dipakai sebagai initial document (dokumen persyaratan awal) untuk mengurus berbagai dokumen penunjang kontrak lain seperti Asuransi, Bank Garansi, Pinjaman/Kredit.

 Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR, bahwa SBU yang berakhir masa berlakunya sebelum tanggal surat edaran (tanggal 22 Januari 2021), harus melampirkan Surat Keterangan yang divalidasi LPJK, jika SBU yang baru belum terbit. Sementara untuk SBU yang masa berlakunya setelah tanggal 22 Januari, dianggap masih berlaku hingga 31 Desember 2021.

Keringanan ini dibuat untuk mengantisipasi banyaknya antrian pengurusan perpanjangan SBU di LPJK, dimana kepengurusannya baru dibentuk sejak LPJK berubah menjadi Lembaga Non-Struktural di bawah Kementerian PUPR, sehingga hingga saat ini masih dalam periode transisi, dan layanan di LPJK menjadi belum maksimal.

Sayangnya, meski sudah dijelaskan secara jelas di Surat Edaran tersebut, masih ada beberapa Pemilik Proyek yang memaksa semua kontraktor yang sedang mengurus perpanjangan SBU agar melampirkan Surat Keterangan yang divalidasi LPJK jika ingin mengikuti tender, atau jika sedang dalam proses pelaksanaan proyek, agar tidak dikenakan PPh sebesar 4%. 

Untuk itu, dalam postingan ini, penulis akan mencoba mengingatkan kembali untuk para Pemilik Proyek, atau memberikan tips untuk para Kontraktor mengenai tahap-tahap verifikasi status proses SBU sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 2 Tahun 2021, yaitu:

Mengecek Status Perpanjangan SBU

Kunjungi Website LPJK.

Cari status Perusahaan menggunakan nama atau NPWP. Menurut Penulis, NPWP lebih akurat.

Klik pada menu "Detail"

Akan muncul tampilan data isi SBU yang terdaftar di LPJK sebagai berikut:

Bahkan di laman ini sudah ada keterangan mengenai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 (22 Januari 2021).

Selain pada halaman ini, ada menu Cetak Surat Keterangan Proses Badan Usaha yang kamu bisa cek:

Seperti di halaman sebelumnya, status perusahaan bisa kamu cari dengan menggunakan menu search memakai nama atau NPWP Perusahaan:

Jika sudah ketemu dan klik menu "Cetak" akan muncul notifikasi berikut:

KESIMPULAN!

SUDAH JELAS! Bahwa Surat Keterangan yang divalidasi oleh LPJK hanya wajib bagi SBU yang masa berlakunya habis sebelum tanggal Surat Edaran Menteri PUPR No. 2 Tahun 2021 yakni sebelum 22 Januari 2021. 

Untuk SBU yang habis masa berlakunya setelah tanggal 22 Januari 2021, TIDAK WAJIB memiliki Surat Keterangan yang divalidasi oleh LPJK, karena menurut Surat Edaran Menteri PUPR, SBU tersebut masih dianggap berlaku hingga 31 Desember 2021. 

Dengan keterangan ini, TIDAK ADA ALASAN bagi para pemilik proyek untuk mendiskualifikasi peserta tender ataupun mengenakan pajak 4% untuk kontraktor penyedia jasa yang SBU-nya sudah expired setelah tanggal 22 Januari 2021 namun tidak bisa menunjukkan surat keterangan proses perpanjangan yang divalidasi oleh LPJK. Karena SBU tersebut masih berlaku hingga 31 Desember 2021.

Untuk anda yang ingin melihat dan mengunduh Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 silakan lihat di bawah ini:

 Dengan telah resminya kepengurusan LPJK menjadi sebuah lembaga non-struktural di bawah Kementerian PUPR yang dilantik langsung oleh Bapak Menteri Basuki pada Selasa, 22 Desember 2020, maka telah aktif pula proses pengurusan perpanjangan SBU terbaru tahun 2021 oleh pengurus LPJK terbaru.

Selain itu, dengan terbitnya surat LPJK nomor HM.0504-LK/432 tertanggal 17 Juni 2021, telah resmi pula perubahan format permohonan sertifikat badan usaha (SBU) dan sertifikat kompetensi (SKA/SKT) terbaru untuk pengajuan perpanjangan, perubahan maupun pengurusan baru.

Surat Pemberitahuan LPJK Nomor HM.0504-LK/432

Surat ini dibagikan oleh LPJK ke asosiasi-asosiasi yang bernanung di bawah LPJK, untuk kemudian dibagikan ke tenaga ahli dan badan usaha yang menjadi anggota masing-masing asosiasi tersebut. 

Berikut tampilan suratnya:

Isi Surat LPJK Nomor HM.0504-LK/432

Inti dari surat tersebut adalah pemberitahuan mengenai format pengajuan baru/perubahan/perpanjangan SBU dan SKA/SKT, dimana pada postingan ini hanya fokus pada proses Perpanjangan SBU Tahun 2021.

Ceklist Persyaratan Dokumen

Meski tidak signifikan, terdapat perubahan ceklist persyaratan pada pengurusan perpanjangan SBU Tahun 2021 menurut surat LPJK tersebut, antara lain menjadi:

1. Cover Pengajuan Perpanjangan SBU
2. Formulir Permohonan Registrasi SBU (lamp. 10/12)
3. Formulir Administrasi (Lamp. 8.3)
4. Formulir Tenaga Kerja SDM (Lamp. 8.4)
5. Permohonan Klasifikasi Kualifikasi (lamp. 8.1) (Ttd)
6. Surat Pernyataan Badan Usaha (Lamp. 8.2)
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 8.2.a)
8. Surat Pernyataan Bukan PNS PJBU (Lamp. 8.5)
9. Surat Pernyataan Bukan PNS Direksi (lamp. 8.5)
10. Surat Pernyataan Bukan PNS PJT (lamp. 8.5)
11. Surat Pernyataan Bukan PNS PJK (Lampi 8.5)
12. Data keuangan (Lamp.6a)
13. Neraca Perusahaan (bermaterai)
14. Formulir Data Pengalaman Pekerjaan (Lamp. 8.7)
15. Formulir Data Pembagian Pekerjaan (Lamp. 8.8)
16. KTA Tahun berjalan
17. scan SBU asli
18. NPWP Perusahaan
19. NIB
20. KTP dan NPWP Komisaris
21. KTP dan NPWP Pemegang Saham
22. KTP dan NPWP PJBU (orang yang di KTA)
23. KTP dan NPWP Direksi
24. SKA/SKT PJT
25. SKA/SKT PJK
26. NPWP Perusahaan jika sebagai pemegang saham
27. Foto PJBU Warna
28. Akte Pendirian dan Surat KEMENKUMHAM
29. Akte Perubahan dan SK ke...
30. Pengalaman

Jenis Dokumen Yang Disiapkan

Jika di pengajuan tahun-tahun sebelumnya, badan usaha diminta membuat pengajuan dalam bentuk 1 Dokumen ASLI Hardcopy, 1 salinan Hardcopy dan 1 set softcopy (PDF), maka pada pengajuan Perpanjangan SBU Tahun 2021 kali ini hanya diperlukan 1 ASLI hardcopy dan 1 set softcopy (PDF).

Format Pengajuan

Beberapa dokumen surat pernyataan mendapat sedikit perubahan, khususnya pada urutan nomor lampiran, berikut juga isinya. Format dokumen yang mengalami perubahan antara lain:

1. Formulir Permohonan Registrasi SBU (lamp. 10/12)
2. Permohonan Klasifikasi Kualifikasi (lamp. 8.1) (Ttd)
3. Surat Pernyataan Badan Usaha (Lamp. 8.2)
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 8.2.a)
5. Data keuangan (Lamp.6a)
6. Neraca Perusahaan (bermaterai)
7. Formulir Data Pembagian Pekerjaan (Lamp. 8.8)

Template/format dokumen tersebut bisa diunduh melalui link berikut:

bit.ly/FormSBU2021

Lama Proses Pengajuan

Perihal berapa lama proses pengajuan Perpanjangan SBU Tahun 2021 ini sangat tergantung dengan banyaknya subklasifikasi dan level subkualifikasi yang diajukan. Dari hasil pemantauan penulis, SBU dengan kualifikasi Kecil (K1/K2/K3) hingga Menengah, cenderung lebih cepat dibanding SBU dengan kualifikasi Besar, utamanya B2.

SBU Terintegrasi juga relatif lebih cepat dibanding SBU umum. Informasi dari salah satu pengurus asosiasi, hal ini dikarenakan jumlah asesor untuk SBU umum masih terbatas dan mengurusi pengajuan SBU seluruh Indonesia.

 Pada 11 Agustus 2020, Bina Marga telah menerbitkan sebuah panduan mengenai Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol, yang merupakan pembaharuan dari Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Khusus yang terbit Tahun 2017.

Adapun surat edaran untuk Spesifikasi Umum ini terbit dengan nomor 11/SE/Db/2020 Tanggal 11 Agustus 2020, mencabut Surat Edaran nomor 02/SE/Db/2017 tanggal 13 Maret 2017.

Berikut isi Surat Edaran tersebut:

Dan di bawah ini isi dari dokumen Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol:

Di postingan yang lalu, penulis sudah menginformasikan betapa pentingnya referensi pengalaman tenaga kerja, terutama untuk mengikuti tender di pemerintahan seperti postingan yang ini (Pentingnya Surat Referensi Pengalaman Tenaga Ahli).

Kenyataannya, untuk kontraktor swasta yang tidak terbiasa atau tidak pernah mengikuti tender maupun proyek pemerintah, cenderung tidak menjadikan surat referensi pengalaman tenaga kerja sebagai sesuatu yang penting.

Dengan kondisi tersebut, banyak yang kemudian tidak ngeh atau bahkan bingung jika suatu saat kontraktor memutuskan mengikuti tender pemerintah/BUMN, dikarenakan skor teknis untuk tenaga ahli jadi sangat berkurang akibat pengurangan poin di item pengalaman tenaga ahli yang tidak dicover surat referensi.

Untuk menjembatani, atau membantu agar para kontraktor swasta yang ingin menyiapkan diri mengikuti tender pemerintah/BUMN, berikut ini kami coba sediakan template contoh surat referensi yang bisa dibuat atau diminta ke pemberi kerja.

Ada baiknya template ini diketik ulang dalam bentuk word untuk kemudian diserahkan draftnya ke pemberi kerja untuk mempermudah prosesnya. Karena jika pemberi kerja yang diminta surat harus juga membuat dari 0, maka bisa dipastikan prosesnya akan memakan waktu lebih lama.

Penanda tangan juga cukup oleh Project Manager atau Project Director saja.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), mulai tahun 2020 sudah tidak lagi terbit melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun sudah ditransfer kewenangannya ke Online Single Submission (OSS).

Dengan kondisi ini, ada beberapa perubahan mendasar yang terjadi saat penerbitan SIUP melalui OSS, antara lain:

1. Nomor SIUP sama dengan nomor di NIB
2. Masa berlaku SIUP tidak lagi diberi tanggal, melainkan tertulis "Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha" 
3. Pengajuan perizinan melalui OSS, namun verifikasi pemenuhan komitmen tetap dipegang PTSP Kota sesuai domisili usaha
4. Dokumen berbentuk digital
5. KBLI sudah menggunakan kode 5 angka, tidak lagi 4 angka seperti sebelumnya

Dengan perubahan ini, semoga perizinan lain bisa segera mengikuti, minimal pada bagian pengurusan yang bisa dilakukan secara online, hingga perubahan masa berlaku yang lebih fleksibel.

Bagi perusahaan konstruksi yang ingin mengerjakan proyek dengan sistem Rancang Bangun (Design & Build) atau Perencanaan, Pengadaan, dan Pelaksanaan terima jadi (Engineering, Procurement, and Construction/EPC), maka sebelumnya harus memiliki SBU Terintegrasi.

Mengurus SBU terintegrasi memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan SBU Umum, terutama di bagian kualifikasi dan persyaratan dokumen.

Berikut ini informasi yang perlu diperhatikan sebelum mengurus SBU Terintegrasi, antara lain:

Jenis Klasifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Berdasarkan Perlem LPJK No. 3 Tahun 2015 mengenai Registrasi Jasa Konstruksi Terintegrasi menyebutkan bahwa Klasifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu:

• TI501    Jasa Terintegrasi untuk Infrastruktur Transportasi
• TI502    Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi
• TI503    Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Manufaktur
• TI504    Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
• TI505    Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung

Persyaratan Umum dan Kualifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Jasa Konstruksi Terintegrasi hanya diperuntukkan untuk kualifikasi B1 dan B2, dengan persyaratan umum sebagai berikut:

Tenaga ahli yang harus tersedia untuk dapat mengurus SBU Terintegrasi harus memenuhi persyaratan berikut:

Dengan persyaratan tersebut diatas, perusahaan minimal harus memiliki 5 tenaga ahli yang memiliki SKA, dimana untuk PJK harus memenuhi 4 unsur dari SKA dengan kualifikasi minimal Ahli Madya di bidang Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan/atau Manajemen Pelaksanaan.

Untuk melihat SKA mana saja yang bisa anda gunakan, silakan cek di Surat Edaran LPJK No. 8 Tahun 2017 berikut:

Demikian informasi mengenai Jasa Konstruksi Terintegrasi terbaru, semoga bermanfaat!

Kuesioner CSMS adalah salah satu syarat tender atau bahkan PQ yang sering diminta peserta tender untuk mengisi guna mengetahui seberapa care atau seberapa praktikal manajemen K3 diberlakukan di perusahaan tersebut.

Bagi beberapa pemilik proyek dengan manajemen K3 yang kuat seperti perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, CSMS ini termasuk syarat wajib dengan sistem evaluasi yang ketat.

Namun, bagi perusahaan yang bergerak di bidang properti biasanya tidak begitu ketat, kecuali jika menggunakan konsultan khusus K3 dari luar negeri.

Di postingan kali ini, penulis akan coba menyampaikan tips sederhana yang perlu diperhatikan saat mengisi kuesioner CSMS tersebut.

Tips ini lebih cenderung bersifat umum, dikarenakan masing-masing kuesioner CSMS memiliki tingkat persyaratan yang berbeda-beda.

Adapun tipsnya adalah sebagai berikut:

1. Siapkan Administrasi SOP selengkap mungkin

Jika perusahaan anda sudah memiliki sertifikat ISO, bab SOP ini tidak akan menjadi kendala karena sudah menjadi syarat sertifikasi ISO, khususnya ISO 45001 atau OHSAS.

Untuk perusahaan yang belum tersertifikasi ISO, sebaiknya mulai menyiapkan SOP ini dari sekarang. Untuk penyusunan bisa menggunakan jasa khusus, atau belajar dari template SOP yang sudah banyak beredar di internet.

SOP yang sering ditanyakan di CSMS antara lain: Kebijakan K3, Sistem Manajemen Pelaksanaan/Penerapan K3, Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR), Pengelolaan Limbah Berbahaya (B3), Tanggap Darurat, Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Karyawan, Pendidikan dan Pelatihan, Pelaksanaan dan Inspeksi, Peralatan, Audit, MSDS material, dst.

2. Perbanyak Bukti Implementasi

Jika SOP lebih banyak berbicara panduan dan cenderung teoritis, poin yang mempunyai nilai lebih dalam kuesioner CSMS terletak di implementasi program.

Beberapa implementasi program yang sering ditanyakan dalam CSMS antara lain: implementasi bagaimana program safety dikomunikasikan di perusahaan/proyek, peraturan perusahaan yang sudah mendapat validasi Disnaker, bukti pelaksanaan program safety misalnya rapat safety (undangan, agenda, daftar hadir, dokumentasi foto), pelatihan karyawan baik internal maupun eksternal (materi pelatihan, sertifikat pemberi materi dan peserta), dokumentasi dan skenario simulasi tanggap darurat, dst.

3. Administrasi Lainnya

Dokumen administrasi lain yang sering diminta adalah: Struktur Organisasi K3, SIO dan SILO alat berat, sertifikat tenaga ahli K3, bukti sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Untuk mengisi kuesioner CSMS tersebut sebaiknya diisi langsung oleh petugas Safety Officer yang memang aktif di lapangan, dibantu oleh admin K3.

Itulah 3 tips utama mengisi CSMS bagi kontraktor, semoga informasi ini membantu dan bermanfaat.

Jika anda memiliki perusahaan konstruksi yang berdomisili di Jakarta, maka di tahun 2021 ini cara membuat baru/memperpanjang/mengurus perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sudah 100% dapat dilakukan secara online melalui JAKEVO.

JAKEVO aplikasi pelayanan daring perizinan/nonperizinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Satu Pintu. Pengurusan Legalitas dan layanan administrasi semudah dalam genggaman. Manfaatkan inovasi terbaru DPMPTSP DKI JAKARTA pada aplikasi JAKEVO untuk mengajukan IMB Rumah Tinggal.

 Mengurus perpanjangan IUJK via JAKEVO bisa dilihat di video berikut:

Semoga bermanfaat!

Kenyataannya, bagi para pengusaha kontraktor kecil-kecilan, memastikan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) mereka masih berlaku adalah sebuah hal yang sering luput dilaksanakan.

Terlebih saat seringnya perusahaan dengan SBU kualifikasi Kecil tersebut masih menggunakan jasa agen untuk mengurus pembuatan atau perpanjangan SBU mereka.

Dalam postingan ini, penulis akan coba mengedukasi para pengusaha (kontraktor) kualifikasi kecil tersebut agar ke depan lebih aware atas perizinan perusahaannya, terutama SBU, agar tidak dikenakan potongan PPh Final sebesar 4% (jika SBU masih berlaku, dikenakan hanya 2%).

Tatacara Mengurus Perpanjangan SBU Kualifikasi Kecil

Tahap pertama edukasi ini adalah mengenai tatacara mengurus pengajuan baru atau perpanjangan SBU untuk perusahaan dengan kualifikasi kecil.

Untuk tahap-tahap dan persyaratannya, bisa dilihat secara detail melalui video berikut:

Adapun beberapa yang perlu diperhatikan untuk perusahaan kualifikasi kecil berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi antara lain:

• Kekayaan Bersih = K1: 50 s.d. 500 Juta, K2: 200 s.d. 500 juta, K3: 350 s.d. 500 juta
• Pengalaman = K1 (tanpa pengalaman), K2 (pengalaman senilai 1 milyar), K3 (pengalaman senilai 1.75 milyar)
• PJK = boleh dirangkap antara PJT dan PJBU
• PJT = oleh dirangkap antara PJK dan PJBU, dengan syarat memiliki 1 orang bersertifikat SKT (K1: Kelas 3, K2: Kelas 2, K3: Kelas 1), khusus untuk Kualifikasi Elektrikal harus memiliki SKA Elektrikal
• PJBU = boleh dirangkap antara PJK dan PJT
• Jumlah Paket Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam satu waktu = 5 Paket pekerjaan
• Jumlah Klasifikasi dan Subklasifikasi = K1 (maks 4 subklasifikasi dari 2 klasifikasi), K2 (maks 6 subklasifikasi dari 2 klasifikasi, misal klasifikasi Bangunan Gedung (BG) 4 subklasifikasi BG001, BG002, BG004, BG009, dst. dan klasifikasi Instalasi Mekanikal (MK) dengan 2 subklasifikasi MK001 dan MK002, dst.), K3 (maks 8 subklasifikasi dari 3 klasifikasi, misal klasifikasi Bangunan Gedung (BG) dengan subklasifikasi BG001, BG002, BG004, dst. klasifikasi Instalasi Mekanikal (MK) dengan subklasifikasi MK001, MK002, dst. dan Instalasi Elektrikal (EL) dengan subklasifikasi EL001, EL010, dst.). 

Tatacara Mengecek Status Pengajuan SBU Secara Mandiri

Jika anda sudah memasukkan dokumen pengajuan, baik pengajuan baru maupun perpanjangan, ke Asosiasi dimana perusahaan anda terdaftar, maka langkah berikutnya adalah pengecekan status pengajuan.

Sebelum pengecekan, ada baiknya anda meminta Surat Keterangan Proses ke Asosiasi terkait.

Pengecekan proses registrasi bisa dilakukan melalui website https://siki.pu.go.id/ dengan identifikasi sebagai berikut:

• Siapkan nomor NPWP Perusahaan anda: pencarian data menggunakan NPWP akan lebih akurat dan mempercepat proses
• Pahami kode status pengajuan: "0" Tanda Terima Permohonan Di LPJK, "1" Tanda Terima Permohonan Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, "2" Terbit Berita Acara hasil penilaian Permohonan SBU, "3" Tanda terima hasil penilaian dan proses penetapan klasifikasi/kualifikasi oleh Tim Penyelenggara/Pengurus, "4" Cetak/Generate Sertifikat Badan Usaha (SBU) Elektronik, "5" Pengiriman Akun SIKI kepada Pemohon, "6" Pengunduhan sertifikat SBU dalam bentuk elektronik telah dilakukan oleh Pemohon. Untuk dokumen yang baru diajukan, status kode "0" harus segera dipastikan ke Asosiasi anda, hal ini menunjukkan kalau proses sudah masuk ke LPJK.

Adapun tatacara mengecek melalui websitenya adalah sebagai berikut:

Jika status SBU perusahaan anda terdaftar

Contoh tampilan dengan status pengajuan "0"

Contoh jika SBU anda sudah expired, tidak terdaftar, atau sedang dalam pengajuan namun belum diinput ke LPJK (belum status "0")

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan transisi kepengurusan LPJK yang sekarang menjadi lembaga non-struktural di bawah Kementerian PUPR, Menteri PUPR menerbitkan Surat Edaran Nomor 02/SE/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang intinya menyatakan bahwa SBU yang berakhir masa berlakunya setelah tanggal terbit SE tersebut, secara otomatis dianggap berlaku hingga 31 Desember 2021. Sementara untuk yang berakhir sebelum 22 Januari 2021 dan sedang dalam proses perpanjangan, agar mengurus Surat Keterangan/Validasi dari LPJK.

Sepertinya bab mengenai klasifikasi perusahaan dalam tender masih sering terjadi misinterpretasi antara tim evaluator pemberi kerja dan peserta tender.

Perusahaan PT. AAA mempunyai SBU dengan Subklasifikasi BG004 dengan Kualifikasi B1 dan BG009 dengan Kualifikasi M2. Dan saat ini sedang mengerjakan 7 buah proyek dalam waktu bersamaaan.

PT. AAA mengdaftar tender konstruksi bangunan gedung kantor dan sarana penunjang dengan pagu sebesar 30 milyar di sebuah lembaga pemerintah bernama YYY, yang mana mensyaratkan perusahaan yang memiliki Subklasifikasi BG004 dan BG009, dengan kualifikasi dari M2-B2. Namun, masih menggunakan SKP sebagai salah satu komponen penilaian SKN. (menurut Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020, SKP hanya dipakai untuk Perusahaan Kecil, sementara untuk Perusahaan Non-Kecil menggunakan SKN tanpa melibatkan SKP).

Dikarenakan mungkin porsi sarana penunjang nilainya lebih besar, menurut evaluator lembaga YYY, dianggap BG009 lebih mewakili kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga kemudian dianggap sebagai acuan penilaian untuk SKP.

Dengan rumus SKP lama yang menyatakan bahwa KP untuk:

Perusahaan Kecil = 3

Perusahaan Menengah = 5

Perusahaan Besar = 8

Maka, meski PT. AAA memiliki kualifikasi B1 di BG004, dianggap tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dikarenakan evaluator lebih memilih menggunakan kualifikasi BG009.

Dengan hanya memiliki kualifikasi M2 di BG009, dan saat ini sedang mengerjakan proyek sebanyak 7 proyek dalam satu waktu, maka penilaian SKP untuk perusahaan PT. AAA adalah SKP = 5 - 7 = -2, dimana persyaratan kualifikasi tender adalah SKP: >= 1.