Bagi yang sudah berkecimpung lama di dunia konstruksi, pasti sudah sangat sering mendengar, bahkan familiar dengan istilah Joint Venture (JV) atau Joint Operation (JO). Namun, sebenarnya apa itu JV dan perbedaannya dengan JO. Dalam, postingan kali ini, penulis akan coba menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam suatu proyek, kadang sebuah perusahaan konstruksi ikut tender dengan bekerja sama dengan kontraktor lain. Hal ini bisa didasari karena persyaratan kualifikasi yang hanya bisa dipenuhi jika kontraktor tersebut bekerja sama, atau mungkin sebagai pertimbangan persyaratan ekuiti minimal yang ditentukan dalam dokumen tender sebagai syarat kemampuan keuangan.

Dalam mekanisme bekerja sama antara kontraktor, dapat dikenal beberapa istilah antara lain Join Operation (JO) dan Joint Venture (JV).

Pengertian JO dan JV

Joint Venture atau sering dikenal juga dengan dengan perusahaan patungan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih perusahaan dengan tujuan untuk menyatukan sumber daya dan menjalankan bisnis dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan Join Operation atau Kerjasama Kemitraan, adalah bentuk kerja sama operasi, yaitu perkumpulan dua perusahaan atau lebih yang bersepakat untuk bekerjasama dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek tertentu. Penggabungan beberapa perusahaan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai. Joint Operation juga sering disebut dengan istilah Konsorsium.

Perbedaan JO dan JV

Secara sederhana, perbedaan antara JO dan JV adalah mengenai bentuk entitasnya. Jika JO cenderung perkumpulan perusahaan yang bersepakat untuk bekerjasama dalam menyelesaikan satu proyek tertentu, maka JV dianggap sebagai sebuah entitas bisnis baru dengan hak dan kewajibannya sama seperti Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri.

Perjanjian JO atau Konsorsium hanya bisa digunakan untuk pelaksanaan satu proyek saja (meski perusahaan-perusahaan yang sama ingin bekerjasama untuk lebih dari 1 proyek, maka mereka wajib membuat perjanjian JO baru per proyek yang diikuti), sementara Perjanjian JV dapat digunakan untuk ikut dalam beberapa  proyek.

Persamaan JO dan JV

Selain beberapa perbedaan tersebut, JO dan JV sebenarnya mempunyai beberapa persamaan, yang biasanya tertuang dalam isi perjanjian yang dibuat, yakni sama-sama mengatur mengenai:

• Tujuan khusus: di dalam perjanjian, semua pihak terlibat harus menyatakan tujuan ini dengan jelas dalam persetujuan dan perjanjian yang disepakati.
• Durasi tertentu: Perjanjian JO atau JV harus memuat mengenai durasi kesepakatan. Umumnya ada 2 cara yang dilakukan pihak terlibat untuk menentukan durasi perjanjian, diantaranya: perjanjian berakhir setelah tujuan khusus yang disepakati bersama telah tercapai, atau yang kedua adalah menentukan durasi perjanjian sejak awal dengan opsi perpanjangan atau pengakhiran yang lebih awal. 
• Pembagian keuntungan: pembagian keuntungan/kerugian ditentukan dan dibuat berdasarkan porsi saham para anggota JO dan JV. Kesepakatan pembagian keuntungan dapat dilaksanakan di tengah durasi perjanjian atau hanya jika perjanjian akan berakhir, juga perlu ditentukan secara detail sejak awal.
• Kesepakatan antara Hak dan Kewajiban: para pihak terlibat harus sepakat dan memperoleh hak dan kewajiban yang setara dalam JO maupun JV.
• Struktur usaha: struktur usaha harus disepakati bersama karena ini akan mempengaruhi semua aspek bisnis dalam entitas bisnis yang baru.

 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) telah menjadi bagian utama dari dunia konstruksi sejak lama. Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan misi Presiden Jokowi mempermudah pengurusan perizinan demi menarik para investor, maka secara resmi SIUJK dihapuskan dan tidak lagi menjadi perizinan yang wajib dimiliki oleh perusahaan konstruksi.

Jasa konstruksi merupakan salah satu subsektor dari kluster perizinan berusaha di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021) yang terdiri atas tiga jenis jasa konstruksi, yakni: 

1. Jasa Konsultansi Konstruksi;
2. Jasa Pelaksana Konstruksi; dan 
3. Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi

Dengan dihapuskannya SIUJK, maka perusahaan jasa konstruksi hanya diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai sertifikat standar perusahaan dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang pengurusannya melalui OSS (Online Single Submission).

Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Per pertengahan Desember 2021, penyelenggaraan pengurusan baru, perpanjangan dan perubahan SBU secara resmi dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) via sistem OSS. Tidak lagi secara manual melalui Asosiasi Badan Usaha kemudian terbit melalui LPJK. 

Persyaratan pengurusan pun banyak yang berubah, seperti: diwajibkannya memiliki peralatan konstruksi yang memiliki SILO, data penjualan tahunan (proyek) yang tidak bisa di-split untuk beberapa subklasifikasi usaha, kewajiban tenaga ahli untuk masing-masing subklasifikasi, input data di sistem SIMPAN, hingga kewajiban sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kesimpulan

Jadi, meskipun secara jumlah, sertifikasi jasa konstruksi berkurang dengan dihapuskannya SIUJK, apalagi dengan misi menyederhanakan pengurusan perizinan badan usaha. Nyatanya, bagi dunia konstruksi, persyaratan perizinan untuk SBU malah semakin banyak dan kompleks, sama sekali bertolak belakang dengan misi awal penyederhanaan perizinan.

Menurut Penulis, misi "penyederhanaan perizinan" hanya berlaku saat penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha), dan justru lebih kompleks untuk perizinan perusahaan yang sudah berjalan.

Sertifikat Keahlian (SKA) yang selama ini menjadi bukti kompetensi tenaga ahli di konstruksi, sekarang berubah menjadi Sertifikat Kompetensi (SKK). Lalu, selain berubah nama, hal apalagi yang berubah dari SKA tenaga ahli konstruksi? berikut rinciannya:

Jika SKA berlaku selama 3 tahun, sementara SKK berlaku hingga 5 tahun. Ini tentu kabar baik bagi kontraktor. Berbeda dengan SBU yang jumlahnya terbatas per perusahaan, SKK ini terikat pada perorangan. Dengan masa berlaku yang lebih panjang, tentu sangat meringankan beban perusahaan dalam perpanjangan sertifikasi. Bahkan, dengan ini justru semakin memotivasi para kontraktor untuk memperbanyak sertifikasi tenaga ahlinya.

Penerbit Sertifikat

Jika dulu SKA diterbitkan oleh LPJK, maka untuk SKK diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tandem dengan LPJK. 

Kualifikasi

Jika dulu dalam SKA hanya disebutkan mengenai kualifikasi tenaga ahli saja, antara Muda-Madya-Utama, maka pada SKK ditambahkan Jenjang/Level atas kualifikasi keahlian personel tersebut, dengan pembagian jenjang/level sebagai berikut:

Tampilan SKK

Berikut contoh tampilan SKK Tenaga Ahli Sipil.

Selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 yang lalu, banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi sangat bergantung pada internet. Mulai dari dunia kerja yang banyak menerapkan Work from Home (WFH), dunia pendidikan yang menerapkan pembelajaran daring, semakin populernya e-commerce dipakai untuk pembelian bahkan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. 

Dalam dunia konstruksi sendiri, sejak akhir 2020 dan sepanjang 2021, penulis mengalami sendiri masifnya pembangunan gedung Data Center di Indonesia, khususnya di daerah Jabodetabek. Dari yang perusahaan dengan basis di luar negeri seperti Amazon Web Services, hingga perusahaan lokal seperti Telkom termasuk di antara 2 perusahaan raksasa dan populer yang sedang membangun gedung data center di Indonesia pada periode tersebut.

Tak kurang, terdapat sekitar 10 tender proyek Data Center yang oleh perusahaan di mana Penulis bekerja diundang untuk turut berpartisipasi. Dengan lokasi pembangunan antara Cikarang dan Bekasi, dan di pusat Jakarta.

Tantangan Proyek Data Center untuk Kontraktor

Tantangan dari proyek pembangunan ini adalah, persyaratan kualifikasinya yang cukup ketat. Perusahaan yang belum pernah mengerjakan proyek Data Center akan kesulitan mengikuti persyaratan tersebut. Salah satu persyaratan yang paling sulit dipenuhi adalah kebutuhan tenaga ahli Data Center yang mempunyai sertifikasi khusus Data Center. Sertifikasi ini tidak umum dan bahkan tidak dapat diperoleh melalui jalur pengurusan SKA/SKK pada umumnya yang biasa diurus oleh perusahaan konstruksi melalui badan asosiasi profesi.

Namun, hal tersebut tentu saja dapat dicarikan solusinya, yakni dengan kontraktor bekerjasama dengan konsultan-kontraktor spesialis Mekanikal & Elektrikal (ME). 

Sisi Positif Pembangunan Data Center

Dengan masifnya pembangunan Data Center ini, tentunya kabar baik bagi dunia konstruksi yang sempat terkena penurunan revenue selama pandemi, dimana banyak owner dan investor yang menahan dana investasinya, sehingga banyak proyek yang jadwal tendernya diundur atau bahkan dibatalkan.

Proyek Data Center ini, justru seperti mendapat momentum dengan makin masifnya penggunaan sarana berbasis internet selama pandemi, yang tentu saja meningkatkan revenue para pengelola data center. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek startup juga makin menjamur di Indonesia, termotivasi dari munculnya beberapa startup unicorn yang berbasis di sini.