Di postingan yang lalu, penulis sudah menginformasikan betapa pentingnya referensi pengalaman tenaga kerja, terutama untuk mengikuti tender di pemerintahan seperti postingan yang ini (Pentingnya Surat Referensi Pengalaman Tenaga Ahli).

Kenyataannya, untuk kontraktor swasta yang tidak terbiasa atau tidak pernah mengikuti tender maupun proyek pemerintah, cenderung tidak menjadikan surat referensi pengalaman tenaga kerja sebagai sesuatu yang penting.

Dengan kondisi tersebut, banyak yang kemudian tidak ngeh atau bahkan bingung jika suatu saat kontraktor memutuskan mengikuti tender pemerintah/BUMN, dikarenakan skor teknis untuk tenaga ahli jadi sangat berkurang akibat pengurangan poin di item pengalaman tenaga ahli yang tidak dicover surat referensi.

Untuk menjembatani, atau membantu agar para kontraktor swasta yang ingin menyiapkan diri mengikuti tender pemerintah/BUMN, berikut ini kami coba sediakan template contoh surat referensi yang bisa dibuat atau diminta ke pemberi kerja.

Ada baiknya template ini diketik ulang dalam bentuk word untuk kemudian diserahkan draftnya ke pemberi kerja untuk mempermudah prosesnya. Karena jika pemberi kerja yang diminta surat harus juga membuat dari 0, maka bisa dipastikan prosesnya akan memakan waktu lebih lama.

Penanda tangan juga cukup oleh Project Manager atau Project Director saja.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), mulai tahun 2020 sudah tidak lagi terbit melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun sudah ditransfer kewenangannya ke Online Single Submission (OSS).

Dengan kondisi ini, ada beberapa perubahan mendasar yang terjadi saat penerbitan SIUP melalui OSS, antara lain:

1. Nomor SIUP sama dengan nomor di NIB
2. Masa berlaku SIUP tidak lagi diberi tanggal, melainkan tertulis "Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha" 
3. Pengajuan perizinan melalui OSS, namun verifikasi pemenuhan komitmen tetap dipegang PTSP Kota sesuai domisili usaha
4. Dokumen berbentuk digital
5. KBLI sudah menggunakan kode 5 angka, tidak lagi 4 angka seperti sebelumnya

Dengan perubahan ini, semoga perizinan lain bisa segera mengikuti, minimal pada bagian pengurusan yang bisa dilakukan secara online, hingga perubahan masa berlaku yang lebih fleksibel.

Bagi perusahaan konstruksi yang ingin mengerjakan proyek dengan sistem Rancang Bangun (Design & Build) atau Perencanaan, Pengadaan, dan Pelaksanaan terima jadi (Engineering, Procurement, and Construction/EPC), maka sebelumnya harus memiliki SBU Terintegrasi.

Mengurus SBU terintegrasi memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan SBU Umum, terutama di bagian kualifikasi dan persyaratan dokumen.

Berikut ini informasi yang perlu diperhatikan sebelum mengurus SBU Terintegrasi, antara lain:

Jenis Klasifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Berdasarkan Perlem LPJK No. 3 Tahun 2015 mengenai Registrasi Jasa Konstruksi Terintegrasi menyebutkan bahwa Klasifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu:

• TI501    Jasa Terintegrasi untuk Infrastruktur Transportasi
• TI502    Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi
• TI503    Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Manufaktur
• TI504    Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
• TI505    Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung

Persyaratan Umum dan Kualifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Jasa Konstruksi Terintegrasi hanya diperuntukkan untuk kualifikasi B1 dan B2, dengan persyaratan umum sebagai berikut:

Tenaga ahli yang harus tersedia untuk dapat mengurus SBU Terintegrasi harus memenuhi persyaratan berikut:

Dengan persyaratan tersebut diatas, perusahaan minimal harus memiliki 5 tenaga ahli yang memiliki SKA, dimana untuk PJK harus memenuhi 4 unsur dari SKA dengan kualifikasi minimal Ahli Madya di bidang Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan/atau Manajemen Pelaksanaan.

Untuk melihat SKA mana saja yang bisa anda gunakan, silakan cek di Surat Edaran LPJK No. 8 Tahun 2017 berikut:

Demikian informasi mengenai Jasa Konstruksi Terintegrasi terbaru, semoga bermanfaat!

Kuesioner CSMS adalah salah satu syarat tender atau bahkan PQ yang sering diminta peserta tender untuk mengisi guna mengetahui seberapa care atau seberapa praktikal manajemen K3 diberlakukan di perusahaan tersebut.

Bagi beberapa pemilik proyek dengan manajemen K3 yang kuat seperti perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, CSMS ini termasuk syarat wajib dengan sistem evaluasi yang ketat.

Namun, bagi perusahaan yang bergerak di bidang properti biasanya tidak begitu ketat, kecuali jika menggunakan konsultan khusus K3 dari luar negeri.

Di postingan kali ini, penulis akan coba menyampaikan tips sederhana yang perlu diperhatikan saat mengisi kuesioner CSMS tersebut.

Tips ini lebih cenderung bersifat umum, dikarenakan masing-masing kuesioner CSMS memiliki tingkat persyaratan yang berbeda-beda.

Adapun tipsnya adalah sebagai berikut:

1. Siapkan Administrasi SOP selengkap mungkin

Jika perusahaan anda sudah memiliki sertifikat ISO, bab SOP ini tidak akan menjadi kendala karena sudah menjadi syarat sertifikasi ISO, khususnya ISO 45001 atau OHSAS.

Untuk perusahaan yang belum tersertifikasi ISO, sebaiknya mulai menyiapkan SOP ini dari sekarang. Untuk penyusunan bisa menggunakan jasa khusus, atau belajar dari template SOP yang sudah banyak beredar di internet.

SOP yang sering ditanyakan di CSMS antara lain: Kebijakan K3, Sistem Manajemen Pelaksanaan/Penerapan K3, Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR), Pengelolaan Limbah Berbahaya (B3), Tanggap Darurat, Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Karyawan, Pendidikan dan Pelatihan, Pelaksanaan dan Inspeksi, Peralatan, Audit, MSDS material, dst.

2. Perbanyak Bukti Implementasi

Jika SOP lebih banyak berbicara panduan dan cenderung teoritis, poin yang mempunyai nilai lebih dalam kuesioner CSMS terletak di implementasi program.

Beberapa implementasi program yang sering ditanyakan dalam CSMS antara lain: implementasi bagaimana program safety dikomunikasikan di perusahaan/proyek, peraturan perusahaan yang sudah mendapat validasi Disnaker, bukti pelaksanaan program safety misalnya rapat safety (undangan, agenda, daftar hadir, dokumentasi foto), pelatihan karyawan baik internal maupun eksternal (materi pelatihan, sertifikat pemberi materi dan peserta), dokumentasi dan skenario simulasi tanggap darurat, dst.

3. Administrasi Lainnya

Dokumen administrasi lain yang sering diminta adalah: Struktur Organisasi K3, SIO dan SILO alat berat, sertifikat tenaga ahli K3, bukti sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Untuk mengisi kuesioner CSMS tersebut sebaiknya diisi langsung oleh petugas Safety Officer yang memang aktif di lapangan, dibantu oleh admin K3.

Itulah 3 tips utama mengisi CSMS bagi kontraktor, semoga informasi ini membantu dan bermanfaat.

Jika anda memiliki perusahaan konstruksi yang berdomisili di Jakarta, maka di tahun 2021 ini cara membuat baru/memperpanjang/mengurus perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sudah 100% dapat dilakukan secara online melalui JAKEVO.

JAKEVO aplikasi pelayanan daring perizinan/nonperizinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Satu Pintu. Pengurusan Legalitas dan layanan administrasi semudah dalam genggaman. Manfaatkan inovasi terbaru DPMPTSP DKI JAKARTA pada aplikasi JAKEVO untuk mengajukan IMB Rumah Tinggal.

 Mengurus perpanjangan IUJK via JAKEVO bisa dilihat di video berikut:

Semoga bermanfaat!

Kenyataannya, bagi para pengusaha kontraktor kecil-kecilan, memastikan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) mereka masih berlaku adalah sebuah hal yang sering luput dilaksanakan.

Terlebih saat seringnya perusahaan dengan SBU kualifikasi Kecil tersebut masih menggunakan jasa agen untuk mengurus pembuatan atau perpanjangan SBU mereka.

Dalam postingan ini, penulis akan coba mengedukasi para pengusaha (kontraktor) kualifikasi kecil tersebut agar ke depan lebih aware atas perizinan perusahaannya, terutama SBU, agar tidak dikenakan potongan PPh Final sebesar 4% (jika SBU masih berlaku, dikenakan hanya 2%).

Tatacara Mengurus Perpanjangan SBU Kualifikasi Kecil

Tahap pertama edukasi ini adalah mengenai tatacara mengurus pengajuan baru atau perpanjangan SBU untuk perusahaan dengan kualifikasi kecil.

Untuk tahap-tahap dan persyaratannya, bisa dilihat secara detail melalui video berikut:

Adapun beberapa yang perlu diperhatikan untuk perusahaan kualifikasi kecil berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi antara lain:

• Kekayaan Bersih = K1: 50 s.d. 500 Juta, K2: 200 s.d. 500 juta, K3: 350 s.d. 500 juta
• Pengalaman = K1 (tanpa pengalaman), K2 (pengalaman senilai 1 milyar), K3 (pengalaman senilai 1.75 milyar)
• PJK = boleh dirangkap antara PJT dan PJBU
• PJT = oleh dirangkap antara PJK dan PJBU, dengan syarat memiliki 1 orang bersertifikat SKT (K1: Kelas 3, K2: Kelas 2, K3: Kelas 1), khusus untuk Kualifikasi Elektrikal harus memiliki SKA Elektrikal
• PJBU = boleh dirangkap antara PJK dan PJT
• Jumlah Paket Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam satu waktu = 5 Paket pekerjaan
• Jumlah Klasifikasi dan Subklasifikasi = K1 (maks 4 subklasifikasi dari 2 klasifikasi), K2 (maks 6 subklasifikasi dari 2 klasifikasi, misal klasifikasi Bangunan Gedung (BG) 4 subklasifikasi BG001, BG002, BG004, BG009, dst. dan klasifikasi Instalasi Mekanikal (MK) dengan 2 subklasifikasi MK001 dan MK002, dst.), K3 (maks 8 subklasifikasi dari 3 klasifikasi, misal klasifikasi Bangunan Gedung (BG) dengan subklasifikasi BG001, BG002, BG004, dst. klasifikasi Instalasi Mekanikal (MK) dengan subklasifikasi MK001, MK002, dst. dan Instalasi Elektrikal (EL) dengan subklasifikasi EL001, EL010, dst.). 

Tatacara Mengecek Status Pengajuan SBU Secara Mandiri

Jika anda sudah memasukkan dokumen pengajuan, baik pengajuan baru maupun perpanjangan, ke Asosiasi dimana perusahaan anda terdaftar, maka langkah berikutnya adalah pengecekan status pengajuan.

Sebelum pengecekan, ada baiknya anda meminta Surat Keterangan Proses ke Asosiasi terkait.

Pengecekan proses registrasi bisa dilakukan melalui website https://siki.pu.go.id/ dengan identifikasi sebagai berikut:

• Siapkan nomor NPWP Perusahaan anda: pencarian data menggunakan NPWP akan lebih akurat dan mempercepat proses
• Pahami kode status pengajuan: "0" Tanda Terima Permohonan Di LPJK, "1" Tanda Terima Permohonan Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, "2" Terbit Berita Acara hasil penilaian Permohonan SBU, "3" Tanda terima hasil penilaian dan proses penetapan klasifikasi/kualifikasi oleh Tim Penyelenggara/Pengurus, "4" Cetak/Generate Sertifikat Badan Usaha (SBU) Elektronik, "5" Pengiriman Akun SIKI kepada Pemohon, "6" Pengunduhan sertifikat SBU dalam bentuk elektronik telah dilakukan oleh Pemohon. Untuk dokumen yang baru diajukan, status kode "0" harus segera dipastikan ke Asosiasi anda, hal ini menunjukkan kalau proses sudah masuk ke LPJK.

Adapun tatacara mengecek melalui websitenya adalah sebagai berikut:

Jika status SBU perusahaan anda terdaftar

Contoh tampilan dengan status pengajuan "0"

Contoh jika SBU anda sudah expired, tidak terdaftar, atau sedang dalam pengajuan namun belum diinput ke LPJK (belum status "0")

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan transisi kepengurusan LPJK yang sekarang menjadi lembaga non-struktural di bawah Kementerian PUPR, Menteri PUPR menerbitkan Surat Edaran Nomor 02/SE/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang intinya menyatakan bahwa SBU yang berakhir masa berlakunya setelah tanggal terbit SE tersebut, secara otomatis dianggap berlaku hingga 31 Desember 2021. Sementara untuk yang berakhir sebelum 22 Januari 2021 dan sedang dalam proses perpanjangan, agar mengurus Surat Keterangan/Validasi dari LPJK.

Perusahaan PT. AAA mempunyai SBU dengan Subklasifikasi BG004 dengan Kualifikasi B1 dan BG009 dengan Kualifikasi M2. Dan saat ini sedang mengerjakan 7 buah proyek dalam waktu bersamaaan.

PT. AAA mengdaftar tender konstruksi bangunan gedung kantor dan sarana penunjang dengan pagu sebesar 30 milyar di sebuah lembaga pemerintah bernama YYY, yang mana mensyaratkan perusahaan yang memiliki Subklasifikasi BG004 dan BG009, dengan kualifikasi dari M2-B2. Namun, masih menggunakan SKP sebagai salah satu komponen penilaian SKN. (menurut Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020, SKP hanya dipakai untuk Perusahaan Kecil, sementara untuk Perusahaan Non-Kecil menggunakan SKN tanpa melibatkan SKP).

Dikarenakan mungkin porsi sarana penunjang nilainya lebih besar, menurut evaluator lembaga YYY, dianggap BG009 lebih mewakili kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga kemudian dianggap sebagai acuan penilaian untuk SKP.

Dengan rumus SKP lama yang menyatakan bahwa KP untuk:

Perusahaan Kecil = 3

Perusahaan Menengah = 5

Perusahaan Besar = 8

Maka, meski PT. AAA memiliki kualifikasi B1 di BG004, dianggap tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dikarenakan evaluator lebih memilih menggunakan kualifikasi BG009.

Dengan hanya memiliki kualifikasi M2 di BG009, dan saat ini sedang mengerjakan proyek sebanyak 7 proyek dalam satu waktu, maka penilaian SKP untuk perusahaan PT. AAA adalah SKP = 5 - 7 = -2, dimana persyaratan kualifikasi tender adalah SKP: >= 1.