Defect Liability Period (DLP) atau Masa Pemeliharaan atau Rectification Period adalah periode yang dimulai setelah serah terima pekerjaan pertama (BAST-1) atau Provisional Hand Over (PHO) atau Penyelesaian Praktis (Practical Completion) dan biasanya berlangsung 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan, yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak (klien dan kontraktor) sebagai masa dimana kontraktor mempunyai hak untuk kembali masuk ke area proyek untuk menyelesaikan kewajibannya memperbaiki kerusakan (lebih tepatnya kecacatan) atas pekerjaan yang telah diserah-terimakan.

Selama periode ini, klien dibantu oleh konsultan, mencatat setiap cacat yang timbul di pekerjaan yang telah diserah-terimakan oleh kontraktor (yaitu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak), atau apakah itu sebenarnya masalah pemeliharaan (akibat faktor pihak ketiga). 

Jika sudah dipastikan bahwa item tersebut adalah cacat, maka mereka dapat mengeluarkan instruksi kepada kontraktor untuk memperbaikinya dalam waktu yang wajar.

Pencatatan ini dapat dilaksanakan oleh klien secara berkala, misalnya sebulan sekali, yang kemudian pada akhir periode DLP, klien dibantu oleh konsultan menyiapkan daftar seluruh kecacatan (defect), jadwal defect, daftar cacat yang sudah dan belum diperbaiki, dan tanggal deadline penyelesaian perbaikan atas defect yang disetujui dengan kontraktor.

Ketika klien dibantu konsultan menganggap semua item pada daftar defect telah diperbaiki, mereka kemudian harus mengeluarkan sertifikat penyelesaian perbaikan defect, yang mana dengan terbitnya sertifikat ini maka sisa retensi dapat dicairkan oleh kontraktor. Biasanya selain sertifikat tersebut, juga akan diterbitkan Sertifikat Serah Terima Akhir (BAST-2) atau Sertifikat Final Handing Over (FHO).

Perlu dicatat bahwa periode DLP bukanlah kesempatan untuk memperbaiki masalah yang sebenarnya sudah muncul sebelum PHO, melainkan yang muncul setelahnya di mana kontraktor dapat dipanggil kembali untuk memperbaiki cacat yang muncul. Jika ada cacat yang terlihat sebelum PHO, maka ini harus diperbaiki sebelum sertifikat PHO diterbitkan.

Namun, dalam prakteknya, sudah sering terjadi bahwa sertifikat PHO diterbitkan meskipun masih terdapat beberapa hal minor yang masih perlu perbaikan oleh kontraktor. Hal ini dikarenakan biasanya klien memiliki deadline khusus terhadap jadwal investor yang mana jika deadline tersebut lewat, maka klien diharuskan menanggung ganti rugi. 

Oleh karena itu, bukanlah hal yang aneh, terutama jika itu demi kepentingan klien, untuk menerbitkan sertifikat penyelesaian praktik (PHO) dengan lampiran daftar kelalaian dan cacat kecil untuk diperbaiki dalam periode DLP. 

Dalam contoh kasus lain, lampiran tersebut menjadi persyaratan penerbitan sertifikat pembayaran sebagian retensi (dimana kadang 50% porsi dibayarkan pada saat PHO), sehingga terpisah dengan daftar defect selama DLP.

Mekanisme Defect Liability Period (DLP)

Dalam periode DLP, jika kontraktor lalai dalam menyelesaikan tanggungjawabnya memperbaiki defect yang ditemukan oleh klien, dan disepakati bersama sebagai cacat memang atas pekerjaan kontraktor (bukan oleh pihak ketiga), maka klien berhak memilih pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan tersebut dengan biaya dibebankan ke kontraktor. Dengan alasan inilah biasanya klien lebih memilih menahan uang retensi, daripada hanya menahan Bank Garansi Pemeliharaan selama masa DLP. 

Maka bagi kontraktor, secara teori, akan lebih ekonomis jika menepati kewajibannya memperbaiki defect tersebut, daripada jika dikerjakan oleh pihak lain, yang biayanya cenderung lebih besar. Dan bagi klien juga akan lebih efisien, daripada jika harus menunjuk pihak lain untuk perbaikan, yang berisiko biayanya akan melebihi nilai retensi yang ditahan.

Dalam prakteknya, menentukan dan menyepakati daftar defect antara pihak klien (dibantu konsultan) dengan kontraktor adalah sebuah hal yang sangat memakan waktu dan sumber daya. Hal ini akibat kecenderungan klien yang ingin semua kecacatan masuk dalam tanggung jawab kontraktor, meski kenyataannya ada beberapa yang diakibatkan oleh pihak ketiga.

Di sisi lain, kontraktor akan selalu berusaha meyakinkan bahwa cacat tersebut kebanyakan akibat pihak ketiga, dikarenakan pekerjaan yang sudah diserah-terimakan sudah operasional dan dapat diakses oleh pihak lain.

Dengan kondisi tersebut, banyak praktek dimana sisa retensi tidak ditagih oleh kontraktor (biasanya kontraktor pekerjaan lingkup kecil yang merasa nilai retensi tidak sebanding dengan nilai yang perlu dikeluarkan untuk menagih). Atau di kasus lain, nilai retensi yang cenderung lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan oleh pihak klien untuk menunjuk pihak ketiga menyelesaikan perbaikan.

 Dalam postingan ini, penulis akan coba menjabarkan format sertifikat pembayaran yang sebaiknya dibuat dalam rangka pembayaran tagihan progress kontraktor/subkontraktor.

Selain isi dan format sertifikat pembayaran, akan dijelaskan pula informasi pendukung yang berkaitan juga dengan pembayaran progress, yang sebaiknya diketahui baik oleh pemberi kerja maupun kontraktor.

Item Utama dalam Sertifikat Pembayaran

Dalam penyiapan sertifikat pembayaran, ada beberapa item yang seharusnya ada/disebutkan, untuk mempermudah masing-masing pihak memonitor progress pembayaran.

Item-item tersebut antara lain:

1. Identitas/Judul Kontrak

Dalam bagian ini, disebutkan beberapa informasi mengenai Nama Proyek, Jenis/Lingkup Pekerjaan, Nomor dan Tanggal Kontrak (beserta addendum jika ada), Nama Kontraktor, Nilai Kontrak/Subkontrak (termasuk addendum jika ada).

2. Tanggal dan Nomor Sertifikat

Di bagian ini, disebutkan nomor sertifikat beserta tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut, dan akan lebih lengkap jika disebutkan due date (deadline) tanggal pembayaran sesuai ketentuan dalam kontrak yang disepakati. Hal ini akan mendorong terlaksananya tertib administrasi bagi masing-masing pihak yang berkontrak.

3. Nilai Progress

Bagian ketiga dalam sertifikat pembayaran adalah bagian utama dari dokumen ini, yang berisi mengenai nilai progress. Secara spesifik, sebaiknya menyebutkan beberapa item progress berikut: Nilai total progress yang sudah diselesaikan, nilai pekerjaan tambah (Variation Order), nilai pemotongan retensi (proporsional, biasanya 5% dari total progress), nilai pemotongan uang muka (jika ada), kemudian yang terakhir adalah nilai pemotongan atas tagihan progress sebelumnya. 

Selain itu, di bagian paling bawah adalah nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), PPN, PPh, dan nilai final tagihan progress yang dibayarkan.

4. Penanda Tangan

Bagian paling bawah dalam sertifikat pembayaran adalah petugas yang menyiapkan sertifikat (biasanya Quantity Surveyor/QS), Project Manager dari pihak Pemberi Kerja dengan sebelumnya diparaf oleh bagian keuangan/pajak.

Itulah beberapa komponen yang sebaiknya ada dalam sertifikat pembayaran tagihan jasa konstruksi. Jika ingin melihat contoh tampilan dan rumusnya, bisa dilihat dan diunduh melalui link berikut:

Dokumen Pendukung Tagihan

Selain penjelasan mengenai item yang sebaiknya ada dalam sertifikat pembayaran, berikut ini perlu penulis sampaikan juga beberapa dokumen pendukung tagihan progress yang sebaiknya disiapkan oleh pihak penagih maupun pihak tertagih, yaitu:

Joint Measurement Sheet (JMS)

Adalah dokumen yang berisi data volume aktual atas item kontrak yang sudah dikerjakan di lapangan (item terpasang merujuk pada spesifikasi). JMS ini biasanya disiapkan oleh pihak penagih (kontraktor) dan disetujui oleh staf lapangan pemberi kerja (supervisor/Construction Manager), dan diketahui oleh Project Manager pemberi kerja.

Progress

Setelah JMS siap, maka semua volume atas pekerjaan direkapitulasi dalam tabel progress yang berisi total volume sesuai kontrak, subtotal volume yang dikerjakan di tagihan progress sebelumnya, subtotal volume yang dikerjakan sekarang dan total semua volume item pekerjaan yang sudah diselesaikan hingga saat ini, dalam format menyesuaikan tampilan BQ.

Dokumentasi Pekerjaan

Foto pelaksanaan pekerjaan, dibuat dalam bentuk timeline, juga sebaiknya disiapkan sebagai pendukung dokumen tagihan, misalnya: dokumentasi progress 0% - 50% - 75% - 100% (terpasang sesuai spesifikasi). Dalam foto tersebut dilampirkan juga semacam kartu untuk menunjukan nama pekerjaan, lokasi, dan tanggal pengambilan foto (contoh terlampir).

Legalitas Perusahaan

Jika tagihan yang diajukan merupakan tagihan progress pertama, maka perlu dilampirkan juga copy atas dokumen legal perusahaan, termasuk dan tidak terbatas: copy kontrak kerja, NPWP dan PKP, Nomor Seri Faktur Pajak dan SBU.

Tanda Terima Material

Khusus untuk item pekerjaan yang perhitungannya tonase (misal pekerjaan aspal), maka perlu dilampirkan juga tanda terima tonase material yang dikirimkan ke lapangan dalam bentuk tetap harus menyesuaikan spesifikasi.

Hasil Pengetesan

Dalam beberapa item pekerjaan, pekerjaan yang dianggap 100% jika sudah dilakukan tes, misalnya tes kepadatan, tes kerataan, dsb. Maka untuk lampiran tagihan, perlu juga dilampirkan hasil pengetesan baik yang dilakukan oleh laboratorium independent, ataupun yang dilaksanakan oleh pihak konsultan pengawas.

 Sertifikat pembayaran sementara (Interim Payment Certificate/IPC) adalah salah satu mekanisme bagi klien (pemberi kerja/pemilik proyek) untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai. 

Pembayaran sementara (IPC) dapat berupa pembayaran yang disepakati di muka dan dibayarkan pada pencapaian tertentu (milestone), atau juga dapat pembayaran rutin yang nilainya didasarkan pada nilai atas volume pekerjaan yang telah diselesaikan di lapangan (yang biasa disebut dengan progress payment atau pembayaran berdasarkan progress di lapangan).

Jumlah pembayaran yang dimasukkan ke dalam sertifikat pembayaran interim umumnya berdasarkan hitungan dari konsultan biaya, hasil koordinasi dengan konsultan pengawas lapangan dan klien (pemberi kerja/pemilik proyek) harus melaksanakan pembayaran atas nilai yang disebutkan di dalam sertifikat tersebut dalam jangka waktu yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Jika klien bermaksud untuk membayar jumlah yang berbeda dari yang ditunjukkan pada sertifikat pembayaran interim, maka mereka harus memberikan pemberitahuan kepada kontraktor tentang jumlah yang ingin mereka bayarkan dan dasar perhitungannya.

Nilai sertifikat sementara adalah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, dikurangi jumlah yang telah dibayarkan di sertifikat sebelumnya (dihitung secara kumulatif), retensi, uang muka (jika ada) dan/atau denda (jika ada). 

Dalam kasus tertentu, pembayaran interim juga dapat mengakomodir item pembayaran Material on Site (MoS) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak (klien dan kontraktor). Contoh beberapa item konstruksi yang bisa ditagih sebagai MoS antara lain: besi baja, konstruksi baja, pancang, dst.

Dalam kasus yang sangat langka, terkadang klien memberikan opsi pembayaran interim yang ditujukan langsung pada supplier atau vendor khusus (misalnya barang yang nilainya besar dan harus diimpor), yang biasanya dimaksudkan agar pengiriman barang dapat menjadi lebih cepat, yang kemudian nilainya akan dipotongkan dalam pembayaran interim selanjutnya secara proporsional.

Untuk penjelasan detail mengenai sertifikat pembayaran, mengenai apa saja informasi yang baiknya tercantum di dalam sertifikat pembayara serta dokumen-dokumen pendukungnya, akan dijelaskan di postingan berikutnya.

 Jika anda merupakan perusahaan yang baru pertama kali memperoleh pekerjaan sebagai Kontraktor Utama (Main Contractor), dan berencana menunjuk subkontraktor untuk membantu pekerjaan anda? Berikut ini kami bantu menyiapkan prosedur standar pengadaan subkontraktor untuk suatu proyek.

Standar pengadaan Subkontraktor

Berbeda dengan standar pengadaan kontraktor utama yang cenderung detail dan membutuhkan proses, pengadaan subkontraktor biasanya perlu dilaksanakan dengan proses yang relatif cepat.

Hal ini karena dalam pengadaan subkontraktor, posisi proyek sudah berjalan, sehingga penunjukan subkontraktor harus segera diputuskan guna mengejar progress pekerjaan.

Dengan alasan ini, beberapa proses pengadaan perlu dipersingkat. Adapun standar pengadaan subkontraktor tersebut bisa disusun menjadi beberapa tahap berikut:

1. Undangan ke Calon Subkontraktor

Undangan rapat penjelasan ke beberapa calon subkontraktor sebaiknya disampaikan dan diagendakan dalam waktu yang sama, namun berbeda sesi (misal: Pagi, Siang, Sore). 

Dalam pengiriman undangan, sampaikan juga Bill of Quantity (BQ) kosong (hanya diisi volume pekerjaan yang akan disubkontrakkan), gambar tender/konstruksi, dan spesifikasi.

2. Rapat Penjelasan

Semua calon subkontraktor untuk jenis pekerjaan yang sama sebaiknya diundang dalam hari yang sama, namun berbeda sesi. Rapat penjelasan berisi penjelasan umum mengenai jenis dan lingkup pekerjaan yang perlu ditawarkan, juga target pelaksanaan pekerjaan perlu diselesaikan. 

Dalam rapat ini calon subkontraktor diharapkan sudah membawa dokumen administrasi perusahaan, yang permintaannya disampaikan berbarengan dengan undangan pada poin nomor 1.

3. Evaluasi Administrasi

Dalam mengevaluasi administrasi calon subkontraktor, tekankan hanya pada beberapa dokumen administrasi berikut: Akta pendirian dan Perubahan Pengurus Terakhir, NPWP dan PKP (jika ada), Nomor Seri Faktur Pajak, SPT Badan tahun terakhir, SBU yang masih berlaku (atau surat keterangan LPJK jika masih dalam proses perpanjangan), dan terakhir Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Evaluasi Teknis

Jika evaluasi administrasi sudah selesai dan cukup dipegang oleh bagian administrasi, evaluasi selanjutnya adalah aspek teknis. Berikan gambar konstruksi (atau minimal gambar tender) hanya untuk lingkup pekerjaan yang akan disubkontrakkan. 

Kemudian, minta calon subkontraktor menyampaikan dan mempresentasikan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan. 

Pastikan calon subkontraktor juga sudah survei lokasi pekerjaan yang ditawarkan. Komponen paling utama dari evaluasi teknis biasanya berfokus pada kesiapan alat, SDM, dan target penyelesaian pekerjaan yang ditawarkan oleh calon subkontraktor.

5. Evaluasi Harga

Dalam evaluasi harga, sebaiknya sekaligus dilaksanakan pada saat yang sama dengan presentasi teknis (dalam 1 forum), sebagai upaya efisiensi. Dalam evaluasi ini, pastikan tidak ada misinterpretasi terhadap item Bill of Quantity yang sebelumnya sudah dikirimkan ke calon subkontraktor. Selain itu, pastikan calon subkontraktor menyampaikan BQ dalam bentuk excel tanpa merubah quantity item pekerjaan, agar dapat dibandingkan secara apple-to-apple.

6. Negosiasi Penawaran

Negosiasi ini sebaiknya dilaksanakan maksimal 2 kali saja, karena biasanya pekerjaan yang disubkontrakkan cenderung pekerjaan yang relatif spesialis, sehingga kualifikasi calon subkontraktor juga sudah spesifik.

7. Surat Penunjukan

Jika dirasa harga paling bagus, calon subkontraktor yang dianggap lulus evaluasi teknis sebaiknya langsung diberikan surat penunjukan agar persiapan pekerjaan dapat segera mereka laksanakan. Dalam surat penunjukan ini sudah disebutkan jenis/lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan yang disepakati, periode pelaksanaan, dengan dilampirkan hasil negosiasi.

Surat penunjukan juga sebaiknya memuat halaman persetujuan dari subkontraktor terpilih yang berisi catatan kecil mengenai komitmen memulai pekerjaan dalam waktu yang sudah disepakati (biasanya antara 1 hingga 2 minggu).

8. Dokumen Kontrak Kerja

Jika dalam waktu 1 atau 2 minggu, sesuai komitmen dalam surat penunjukan, subkontraktor telah memulai pekerjaan persiapan, maka sebaiknya dokumen kontrak agar segera disiapkan guna keperluan subkontraktor mengurus beberapa dokumen legal seperti Asuransi, bank Garansi, BPJS, dst. Jenis kontrak subkontraktor biasanya cenderung lumpsum unit price (remeasure).

9. Sertifikat Pembayaran

Jika subkontraktor sudah mulai melaksanakan pekerjaan, dan sesuai kesepakatan bahwa progress pekerjaan dapat dilaksanakan per 2 minggu atau 1 bulan, maka sertifikat pembayaran agar disiapkan. Adapun format sertifikat pembayaran akan kami jelaskan di postingan selanjutnya.

10. Berita Acara Serah Terima Pertama

Jika progress pekerjaan telah tercapai 100% maka agar segera diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) atau Provisional hand Over (PHO).

11. Final Account

Jika progress pekerjaan sudah 100% dan BAST-1 sudah disiapkan, sejatinya harus segera disiapkan juga dokumen kontrak lain bernama Final Account, untuk memastikan total volume dan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan subkontraktor. 

12. Berita Acara Serah Terima Akhir

Jika subkontraktor telah menyelesaikan pekerjaannya dan merawat hasil pekerjaannya selama durasi yang disepakati (misal: 6/12/24 bulan dari BAST-1), maka segera terbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-2) atau Final Hand Over (FHO) agar mereka bisa klaim uang retensi yang selama ini ditahan. 

Kurang lebih itulah standar prosedur pengadaan (sekaligus sampai tahap serah terima akhir) untuk subkontraktor. Detail masing-masing tahap akan dijelaskan di postingan lanjutan, khususnya untuk beberapa dokumen yang perlu perhatian khusus karena berkaitan dengan pajak dan legal.

 Postingan ini dibuat selain untuk menjadi catatan bagi penulis, juga mudah-mudah dapat membantu pengusaha jasa konstruksi, utamanya perusahaan baru/kecil yang belum mempunyai staf yang menguasai perpajakan.

Dengan postingan ini, diharapkan para pekerja konstruksi baru/kecil tersebut tidak perlu sampai dikenakan PPh maksimal, yang tentu akan sangat memberatkan cashflow perusahaan tersebut.

Dasar Peraturan untuk Pengenaan PPh

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi biasa disebut sebagai PPh Final Pasal 4 Ayat 2, yang merupakan salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga, kemudian detailnya secara terbaru dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

Dalam PPh Final Pasal 4 Ayat 2, disebutkan bahwa Usaha Jasa Konstruksi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Jasa Perencanaan Konstruksi: Konsultan Perencana Arsitektur, Konsultan Perencana Rekayasa, Konsultan Perencana Tata Ruang.
2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi: Kontraktor Umum, Kontraktor Spesialis, Kontraktor Design & Build, Kontraktor EPC.
3. Jasa Pengawasan Konstruksi: Konsultan Pengawas Arsitektur, Konsultan Pengawas Struktur, Konsultan Pengawas Rekayasa, Konsultan Pengawas Tata Ruang.

Dari pembagian kategori jasa konstruksi di atas, menurut Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, tarif PPh kemudian dibagi menjadi beberapa porsi berikut:

• 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
• 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
• 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
• 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan 
• 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

Kualifikasi Usaha Kecil/Non-Kecil menurut PP 51 Tahun 2008 adalah adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 

Dengan kata lain, yang digunakan dasar penentuan tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan bukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang berdasarkan informasi terakhir sudah dihapuskan.

Karena PPh adalah pajak yang langsung dipotong oleh Pemberi Kerja, sudah selayaknya Penyedia Jasa (Kontraktor) menerima bukti pemotongan PPh dari Pemberi Kerja. Berbeda dengan PPN dimana Penyedia Jasa yang wajib mengirimkan bukti SPT PPN atas Faktur Pajak yang sudah diserahkan saat memasukkan dokumen tagihan. (Catatan: tidak berlaku untuk Pemberi Kerja Pemerintah/BUMN atau Lembaga/perusahaan khusus lain yang merupakan Wajib Pungut).

DOWNLOAD PERATURAN

 Dalam praktek umum pelaksanaan konstruksi di Indonesia, hampir di semua proyek dikenakan retensi (uang jaminan masa pemeliharaan) yang akan dibayarkan pada saat serah terima kedua (BAST-2).

Sementara dalam aturan perpajakan (UU PPN Pasal 11 ayat 1) menyebutkan bahwa pada saat serah terima pekerjaan 100%, penyedia jasa harus sudah menyetorkan PPN secara penuh atas kontrak kerja yang dilaksanakan, meskipun penyedia jasa belum menerima pembayaran secara lunas (100%).

Di sini terdapat perbedaan persepsi antara petugas pajak dengan pelaku usaha di dunia konstruksi, di mana menurut pelaku usaha, serah terima yang dimaksud seharusnya serah terima akhir (FHO/BAST-2). 

Meski pada saat PHO (BAST-1) telah terjadi serah terima pekerjaan fisik 100%, namun pada kenyataannya, pemberi kerja masih menahan sekitar 5%-10% dari total nilai pekerjaan sebagai jaminan atas pekerjaan yang diserah-terima-kan, selama 1 hingga 3 tahun, untuk memastikan penyedia jasa melaksanakan kewajibannya memelihara hasil konstruksinya (yang biasa disebut masa pemeliharaan/defect liability period).

Sisa nilai 5%-10% tersebut kemudian baru akan dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai, atau dengan terbitnya sertifikat FHO (BAST-2).

OPINI

Dengan kondisi perbedaan interpretasi tersebut, sebaiknya perlu ada diskusi khusus antara pelaku usaha konstruksi dengan petugas pajak untuk menyamakan persepsi, atau akan lebih bagus jika kemudian ada solusi yang bisa diterima semua pihak.

Salah satu solusi yang mungkin lebih cenderung fleksibel diterapkan oleh pelaku usaha di dunia konstruksi adalah, agar pemberi kerja/pemilik usaha legowo membayarkan progress pekerjaan/termin 100% pada saat PHO (BAST-1). Sedangkan untuk jaminan retensi, menggunakan bank garansi sebagai gantinya.

Selain solusi pertama di atas, yang selama ini dipakai kontraktor lain adalah, pada saat PHO (BAST-1) dalam pembukuan akunting, pendapatan yang diakui hanya sebesar nilai progress/termin yang sudah dibayarkan oleh pemberi kerja (di luar retensi).

Sedangkan untuk pihak pajak, mungkin perlu perubahan redaksional, dari yang menyatakan serah terima seluruh pekerjaan (progress 100%) menjadi/ditambah “dan setelah diselesaikannya perhitungan nilai kontrak akhir (Final Account) dari kedua belah pihak”

 Dalam dokumen SPK, ada item-item utama yang perlu ada dan diperhatikan, terutama untuk para penyedia jasa konstruksi, yaitu:

1. Nomor dan Tanggal SPK

Kadang ada beberapa pemberi kerja yang tidak mencantumkan nomor SPK, meskipun hal ini sangat penting untuk keperluan administrasi. Jika anda menerima SPK tanpa nomor, sebaiknya segera minta agar dokumen kontrak segera disiapkan

2. Identitas pihak yang berkontrak

Dalam hal ini pihak Pemberi Kerja (Owner) dan Penyedia Jasa (Kontraktor), kedua pihak tersebut identitasnya harus jelas tercantum dalam dokumen SPK.

3. Rumusan Pekerjaan

Dalam SPK harus sudah mencantumkan rumusan pekerjaan yang dikontrakkan. Meski tidak terlalu detail, minimal rincian rumusan pekerjaan yang harus tercantum dalam SPK antara lain: Lingkup Pekerjaan (misal Struktur, Arsitektur, ME), Nama Objek yang akan dibangun, dan Lokasi/Alamat Proyek.

4. Nilai Pekerjaan yang Disepakati

Dalam SPK, nilai kontrak yang disepakati harus sudah tercantum, berdasarkan hasil negosiasi terakhir yang disepakati kedua belah pihak, meski belum detail hingga ke rincian Bill of Quantity.

5. Jadwal Pelaksanaan

Durasi Pekerjaan juga harus sudah ada dalam SPK, minimal menyebutkan durasi pelaksanaan, tanggal mulai kerja, tanggal rencana serah terima pertama (PHO) dan akhir (FHO), serta durasi pemeliharaan antara PHO dan FHO.

6. Identitas Penanda Tangan Kontrak

Utamanya jika para pihak yang berkontrak merupakan perusahaan (bukan perorangan), pastikan identitas penanda tangan kontrak adalah orang yang menurut Akta Perusahaan berhak menandatangani kontrak mewakili Perusahaan. 

7. Kepastian tanggal terbitnya Dokumen Kontrak

Secara tertulis, sebaiknya kepastian tanggal yang menyebutkan kapan akan diterbitkannya dokumen kontrak juga tercantum di dalam SPK ini.

Item-item tersebut pastikan tercantum di dalam SPK yang anda terima saat hendak melaksanakan pekerjaan. Selain karena SPK merupakan salah satu dokumen legal penting dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, SPK dengan kelengkapan data seperti di ataslah yang dapat dipakai sebagai initial document (dokumen persyaratan awal) untuk mengurus berbagai dokumen penunjang kontrak lain seperti Asuransi, Bank Garansi, Pinjaman/Kredit.