SKA Dicatut Perusahaan Lain. Salah Siapa?



Memiliki Tenaga Ahli yang sudah tersertifikat SKA merupakan suatu keharusan bagi perusahaan jasa konstruksi. Selain karena persyaratan ketat dari Kementerian Tenaga Kerja, juga sebagai syarat pada saat Perusahaan mengajukan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Pada saat melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku SBU, perusahaan harus melampirkan data-data Penanggung Jawab Teknis dan Klasifikasi yang syaratnya harus memiliki SKA. Jika klasifikasi SBU Bangunnan Gedung yang sedang diurus, maka SKA Ahli Bangunan Gedung harus tersedia.

Sayangnya, dalam dua kesempatan terakhir pengurusan perpanjangan SBU ini, penulis menemui permasalahan yang seharusnya tidak sampai terjadi, yakni dicatutnya tenaga ahli pemilik SKA perusahaan tempat penulis bekerja oleh badan usaha lain yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menghambat pengurusan SBU.

Dari 2 kasus tersebut, dua-duanya terjadi pada SKA Tenaga Ahli yang telah bekerja di perusahaan selama 30 tahun lebih. Padahal pada pengurusan SKA, selalu disertakan CV personel tersebut yang seharusnya juga masuk dalam database LPJK, sebagai lembaga penerbit SKA.

Sangat konyol jika sampai ada SKA yang dimiliki oleh tenaga ahli suatu perusahaan yang sudah bekerja selama lebih dari 30 tahun bisa dicatut oleh perusahaan lain. Terlebih pencatutan tentu tidak hanya pada SKA saja, melainkan pemalsuan tanda tangan atas pemilik SKA tersebut karena beberapa dokumen persyaratan perpanjangan SBU adalah surat pernyataan PJK dan bukan sebagai PNS.

Jika begini, lalu salah siapa? apakah lembaga penerbit SKA dan SBU yang merupakan 1 entiti dengan kurangnya pengawasan dan ketertiban database, atau asosiasi yang nakal?

Sayangnya, kecuali Asosiasi atau petugas LPJK, kita tidak dapat secara mandiri mengecek di perusahaan manakah tenaga ahli sebuah perusahaan terdaftar.

You Might Also Like

5 komentar

  1. CARA MENCABUT SKA YG DIPAKAI PERUSAHAAN LAIN CARANYA GIMNA

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalo dari kasus yang saya alami di perusahaan, laporkan hal ini ke Asosiasi tempat perusahaan anda terdaftar (dalam hal ini adalah Asosiasi Perusahaan seperti AKI, Gapensi, dst. tempat anda mengurus SBU) dan lampirkan bukti bahwa pemilik SKA adalah benar karyawan tetap perusahaan anda (misal surat keterangan pengangkatan karyawan dan bukti potong PPh karyawan yang bersangkutan). Nanti oleh tim Asosiasi akan dibantu mengurus ke LPJK untuk klarifikasi. Namun, proses ini akan butuh proses yang tidak sebentar, sehingga biasanya Asosiasi menyarankan untuk mengganti tenaga ahli terkait dengan yang lain.

      Delete
    2. miris sekali Admin....masa pemilik SKA harus repot-repot membuktikan lagi sedangkan perusahaan yang menggunakan SKA tanpa pemberitahuan atau tanpa ijin pemilik SKA santai-santai aja. Persoalannya lagi kita tidak tahu perusahaan tersebut darimana direktur siapa tapi koq bisa pakai SKA kita.

      Delete
    3. Benar..... SKA saya juga ternyata dipakai oleh Perusahaan yang tidak saya kenal sewaktu saya cek di LPJK.pu.go.id. Saya sudah komplain keperusahaan tersebut tapi tidak ada tanggapan dan juga sudah lapor ke LPJK tapi sampai saat ini tidak ada balasan.

      Delete
    4. Jujur, kendala yang bapak/ibu alami juga kami alami di perusahaan kami, yang mana sudah kami sampaikan juga keluhan kami ke asosiasi tempat kami terdaftar untuk dapat diteruskan ke pemangku kepentingan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian para stakeholder terkait. Bagi Badan Usaha besar yang memiliki banyak tenaga ahli mungkin hal ini masih bisa diatasi dengan mengganti PJK/PJT nya dengan tenaga ahli lain. Lain kasus dengan perusahaan kualifikasi menengah-kecil, bisa jadi PJK mereka adalah satu-satunya yang dimiliki sehingga dengan adanya kejadian seperti ini sangat amat merugikan.

      Delete