Sejak ramainya kejadian kecelakaan kerja dalam proyek-proyek besar pemerintah beberapa tahun lalu, Menteri Hanif Dzakiri kemudian menjelaskan betapa pentingnya sertifikasi dan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau sering disebut juga Health and Safety karyawan proyek.

Demi memenuhi misi tersebut, sang Menteri bahkan rutin sidak ke beberapa lokasi proyek untuk memastikan bahwa aspek K3 benar-benar diperhatikan dan prinsip-prinsip K3 diimplementasikan oleh semua komponen dalam proyek, tidak hanya pelaksana, pengawas namun juga pihak manajemen proyek.

Sertifikasi menjadi salah satu komponen penilaian atas proses tersebut. Dikarenakan, masih banyaknya petugas/pelaksana proyek yang masih belum memiliki sertifikat atau mengikuti pelatihan K3 secara komprehensif.

Terkait dengan sertifikat K3, dalam dunia konstruksi ada beberapa jenis sertifikasi (SKA). Selain SKA terbitan Badan Asosiasi Profesi, pihak Kemnakertrans juga membuat program yang sama, yakni menerbitkan SKA Ahli K3 untuk pelaksana proyek.

Yang menjadi pertanyaan, mana diantara kedua sertifikat tersebut yang lebih utama?

Pengalaman penulis dalam mengurusi proses pembuatan dan peningkatan serta perpanjangan SKA Ahli K3, terbitan Kemnakertrans terasa lebih komprehensif memastikan bahwa para calon tenaga ahli K3 yang akan disertifikasi telah melalui proses pelatihan yang lengkap dan praktikal.

Meski dalam pelaksanaan tender, tidak semua owner/pemilik proyek kaku atas mana sertifikat yang lebih utama. Penulis lebih menyarankan agar kontraktor lebih mengutamakan mengurus SKA Ahli K3 dengan subklasifikasinya yang lebih lengkap, daripada mengurus SKA Ahli K3 di badan asosiasi profesi.

Di tempat penulis bekerja tentu saja kami memiliki SKA Ahli K3 dari Badan Asosiasi Profesi juga dari Kemnakertrans for convenient.